Makassar, Trotoar.id – Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Irwan Muin, menyuarakan kekhawatirannya terkait penundaan pelantikan Wakil Ketua I DPRD Maros dari Partai Golkar.
Menurut Irwan, keterlambatan ini dapat merugikan posisi strategis Golkar dalam lembaga legislatif Maros, serta menghambat upaya partai untuk mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Ketidakhadiran Golkar di posisi penting ini jelas menghalangi peran partai dalam menjaga kepentingan rakyat melalui lembaga legislatif,” ungkap Irwan Muin.
Pelantikan Wakil Ketua I DPRD Maros yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan pimpinan lainnya kini terhambat karena masalah administratif di internal DPD I dan DPD II Golkar Sulawesi Selatan.
Padahal, menurut Irwan, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk Abd Rasyid sebagai Wakil Ketua DPRD Maros, sesuai prosedur partai dari DPD II, DPD I, hingga DPP.
“Menolak keputusan DPP berarti melawan AD/ART Partai Golkar, dan hal ini seharusnya mendapat sanksi tegas,” ujar Irwan Muin
Keterlambatan kata dia, dianggap mencoreng kredibilitas partai di mata publik, terutama karena bukan kali pertama Golkar Sulsel menghadapi masalah serupa.
Pada periode 2019-2024, jabatan Wakil Bupati Luwu Timur sempat kosong hampir dua tahun akibat lambatnya pengajuan nama dari DPD I.
Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Pangkep, di mana posisi Wakil Ketua DPRD dari Golkar tertunda hampir dua tahun.
Menurut sejumlah kader, situasi di Maros ini mencerminkan ketidakdisiplinan struktural yang berpotensi melemahkan posisi Golkar di lembaga legislatif.
Kader-kader tersebut mendesak DPP untuk segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap DPD I Sulsel dan DPD II Maros, serta memberikan tindakan disiplin untuk menjaga integritas dan konsistensi partai.
“Kami harap DPP mengambil sikap tegas untuk menjaga marwah partai. Disiplin di internal sangat penting agar Golkar tetap solid dan kuat,” tegas Irwan Muin.
Dengan adanya peristiwa ini, desakan kepada DPP Golkar untuk segera bertindak semakin kuat, demi memastikan posisi strategis Golkar di Sulsel tidak terganggu dan dapat kembali menjalankan fungsi pro-rakyat yang menjadi prioritas partai.
Komentar