Makassar, Trotoar.id – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingginya pengaruh money politik dalam Pemilihan Wali Kota (Pilkada) Makassar 2024.
Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada 10-16 November 2024, sebanyak 48,3 persen responden mengakui bahwa politik uang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih calon wali kota.
Dari angka tersebut, 20 persen responden menyatakan bahwa money politik sangat berpengaruh, sementara 28,3 persen lainnya menyebutkan bahwa pengaruhnya cukup besar.
Di sisi lain, 16,4 persen responden mengaku bahwa pengaruh politik uang kurang berpengaruh, sementara 33,3 persen menganggapnya tidak berpengaruh sama sekali. Sejumlah 2 persen lainnya memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, mengungkapkan bahwa angka tersebut menggambarkan betapa kuatnya pengaruh politik uang di Kota Makassar.
“Tercatat 48,3 persen publik menilai bahwa politik uang sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka,” ujar Toto.
Metodologi Survei
Survei yang dilakukan menggunakan metode multistage random sampling ini melibatkan 800 responden dengan margin of error 3,5 persen.
Hasil ini memberikan gambaran tentang bagaimana politik uang berperan dalam membentuk perilaku pemilih, terutama di kalangan pemilih dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah.
Penerimaan Money Politik di Kalangan Pemilih
LSI mencatat bahwa politik uang lebih dominan mempengaruhi pemilih dengan latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi menengah ke bawah.
Mereka lebih cenderung menerima uang atau barang sebagai kompensasi dalam proses pemilihan. Toto menambahkan, sekitar 46,4 persen publik menganggap praktik money politik itu wajar.
“Ini menunjukkan bahwa banyak pemilih yang melihat pemberian uang sebagai alasan sah untuk memilih,” jelasnya. Angka ini, menurutnya, bisa meningkat lebih tinggi saat uang tersebut sudah berada di tangan pemilih.
Tantangan dalam Menjaga Integritas Pemilu
Fenomena ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga integritas Pilkada yang jujur dan adil.
Toto mengingatkan bahwa money politik tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan antar calon.
“Money politik sering kali digunakan untuk membeli suara, yang tentunya merusak tatanan demokrasi dan menguntungkan pihak tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya finansial,” tegasnya.
Kecenderungan Diam dan Tak Melapor
Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa banyak pemilih yang menerima politik uang memilih untuk diam dan tidak melaporkannya, dengan alasan ketidakpastian hukum dan takut kehilangan bantuan di masa depan.
Namun, meskipun pengaruh money politik cukup besar, sekitar 54 persen pemilih mengaku lebih memilih untuk menilai calon berdasarkan program, visi, dan misi mereka.
Upaya Pengawasan Bawaslu
Menanggapi hasil survei ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik money politik.
Rina Sari, anggota Bawaslu Makassar, mengingatkan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka semakin bijak dalam memilih dan memahami pentingnya hak pilih yang bebas dan tidak terpengaruh oleh iming-iming materi.
“Praktik money politik tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial,” ujarnya.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Meskipun masih ada angka signifikan yang terpengaruh oleh money politik, survei juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif praktik tersebut.
Diharapkan dengan terus dilakukannya sosialisasi dan edukasi mengenai politik yang sehat, masyarakat Makassar akan semakin bijak dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Temuan ini menjadi peringatan bagi semua pihak, baik calon pemimpin, partai politik, maupun masyarakat, untuk berperan dalam memastikan Pilkada Makassar yang lebih bersih, jujur, dan adil.
Komentar