Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian ini menandai keberhasilan Sulsel mempertahankan opini WTP untuk empat tahun berturut-turut sejak 2021, sebuah indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Opini WTP ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Rabu (28/5).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.
“BPK menyimpulkan bahwa LKPD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki tingkat pengungkapan yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dengan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo.
Ia menambahkan, opini WTP ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara Pemprov, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
Ia menilai raihan WTP ini adalah hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen pemerintahan.
“Ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa Pemprov Sulsel terus berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkap Fatmawati.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan awal dari peningkatan berkelanjutan.
Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sulsel untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK demi penyempurnaan tata kelola keuangan yang lebih baik ke depan.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Setiap rekomendasi BPK harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan publik ke depan,” tegasnya.
Dengan capaian ini, Sulawesi Selatan berhasil menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Komentar