Makassar, Trotoar.id — Pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 kembali digelar.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis, DPRD Sulsel menyoroti secara tajam alokasi anggaran jumbo untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Asman, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan dana fantastis sebesar Rp 500 miliar hanya untuk gaji PPPK.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai penganggaran besar ini tidak dibarengi dengan sistem pembayarannya yang cepat dan tepat,” tegas Asman saat rapat bersama Pemprov di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (23/7/2025).
Dalam laporan Pemprov, disebutkan bahwa sebanyak 6.624 PPPK dijadwalkan diangkat pada tahap awal.
DPRD pun mendesak agar proses penerbitan SK dan pencairan gaji dilakukan tanpa penundaan, sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM-T).
Pansus juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, mengingat skala prioritas pembangunan lima tahun ke depan sangat bergantung pada keberlanjutan fiskal.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah peta jalan masa depan Sulsel. Harus realistis, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Asman.
Rapat tersebut mempertegas komitmen DPRD dalam mengawal proses perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif dan bertanggung jawab.
DPRD berharap RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi strategi nyata menjawab tantangan Sulsel di tengah derasnya perubahan zaman.
Komentar