Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, bergerak cepat menanggapi persoalan serius dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.
Dalam pertemuan strategis bersama Komisi D DPRD Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmen Pemkot untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Makassar yang kehilangan hak pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri maupun masalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Semua anak wajib sekolah. Tidak boleh lagi ada siswa yang tertinggal hanya karena kesalahan teknis atau keterlambatan Dapodik,” tegas Munafri di Balai Kota Makassar, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga :
Munafri menjelaskan, Pemkot saat ini tengah mengoptimalkan pemanfaatan sekolah negeri yang selama ini kurang diminati.
Selain itu, pihaknya juga membuka opsi kerja sama strategis dengan sekolah swasta guna menampung siswa yang belum tertampung.
“Kita ingin pemerataan. Jangan hanya menumpuk di sekolah favorit. Sekolah lain juga harus dimaksimalkan. Ini demi keadilan dan efisiensi,” tambahnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, langsung dikirim ke Jakarta untuk memastikan proses penambahan rombongan belajar (rombel) mendapat legalitas penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pemaparannya, Kadis Pendidikan Achi Soleman menyebutkan masih ada 858 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Sekolah-sekolah unggulan seperti SMPN 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 sudah penuh, khususnya di wilayah padat seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
Namun demikian, sejumlah sekolah lainnya masih memiliki kuota kosong yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut baik langkah proaktif Pemkot. Ia mengusulkan penambahan armada transportasi khusus bagi pelajar di kawasan dengan akses terbatas serta mendorong subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta.
“Kita ingin semua anak bersekolah, baik di negeri maupun swasta. Soal biaya, bisa dibicarakan melalui skema subsidi dari Pemkot,” tegas Ari.
DPRD juga mendorong strategi jangka panjang berupa regrouping dan pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP, khususnya di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota.
“SPMB bukan sekadar agenda tahunan, tapi cerminan keadilan dalam akses pendidikan. Kita butuh solusi jangka panjang,” ujar Ari.
Tahapan SPMB Makassar masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Pemkot bersama DPRD dan Dinas Pendidikan akan terus memaksimalkan berbagai jalur penerimaan, membuka kerja sama lintas sektor, serta memastikan seluruh siswa segera masuk dalam sistem Dapodik.
“Kita ingin semua proses administrasi berjalan sejak awal, agar tidak ada lagi siswa yang terlambat terdata. Semua harus ditangani cepat dan tepat,” tutup Munafri.
Komentar