KENDARI, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda). Acara ini berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, 26–28 Agustus 2025.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi daerah untuk mendukung Asta Cita.
Menurutnya, produk hukum daerah yang berkualitas akan mendorong kemudahan berusaha, memperkuat investasi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya regulasi daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor.
“Produk hukum daerah harus hadir sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan perizinan. Dengan regulasi yang harmonis, kita bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, sejalan dengan visi pembangunan daerah serta program strategis nasional,” ujar Aliyah.
Aliyah juga menekankan bahwa regulasi daerah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Rakornas ini digelar sebagai respons atas perlambatan realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Investasi/Hilirisasi BKPM.
Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi melalui regulasi daerah dinilai sangat mendesak.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, sekaligus mempercepat pencapaian program strategis nasional.
Rakornas di Kendari dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga organisasi kemasyarakatan.
Agenda utama mencakup:
- Apel bersama
- Penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum
- Diskusi panel dengan narasumber nasional
- Pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah
- Pembukaan UMKM Expo 2025
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Andi Herfida Attas.
Dengan kehadiran pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha, Rakornas 2025 diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang lebih berkualitas, ramah investasi, serta sejalan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
“Regulasi yang baik akan memberi manfaat ganda: kepastian hukum bagi investor, dan perlindungan bagi masyarakat,” tutup Aliyah Mustika Ilham.
Komentar