MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman dari Fraksi PKS, menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih bermasalah.
Menurutnya, masih banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak tercatat dalam database Dinas Sosial.
Sebaliknya, ada penerima bansos yang dinilai tidak layak karena memiliki penghasilan tetap di atas rata-rata.
“Tidak dipungkiri banyak kepala keluarga yang seharusnya menjadi penerima bansos justru tidak masuk dalam database Dinsos. Bahkan, ada yang menerima padahal memiliki penghasilan tetap,” ungkap Yeni Rahman, Senin (22/9/2025).
Ia menekankan, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Untuk itu, pihaknya mendorong agar Dinas Sosial Sulsel lebih serius melakukan pembaruan data penerima bansos secara berkala.
“Pendataan penerima bansos harus terus di-upgrade agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Yeni juga mengingatkan agar pemerintah daerah melibatkan aparat desa dan kelurahan dalam proses verifikasi serta validasi data, sehingga peluang terjadinya salah sasaran dapat diminimalkan.
Selain itu, ia mendorong dinas sosial membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan monitoring siapa yang layak menjadi penerima.
“Meskipun pendataan dilakukan oleh petugas dinas sosial, tidak dipungkiri terkadang ada pendata yang memprioritaskan keluarga atau orang dekat pejabat kelurahan untuk masuk ke dalam database penerima bansos,” tambahnya.
Yeni berharap, dengan pengawasan ketat dan pembaruan data yang transparan, penyaluran bansos di Sulawesi Selatan benar-benar tepat sasaran serta memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Komentar