MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Tim evaluator yang dipimpin Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).
Sekda Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan evaluasi ini. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dari aspek pengukuran kinerja dan akuntabilitas.
“Evaluasi AKIP adalah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator berorientasi pada hasil (outcome),” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa evaluasi tahun ini turut menyoroti tindak lanjut dari 12 rekomendasi penilaian periode sebelumnya.
Di antaranya penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, penyesuaian format pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta optimalisasi laporan kinerja sebagai instrumen penyusunan strategi dan target pembangunan.
Mantan Kepala Bappeda Makassar ini juga menyampaikan bahwa Pemkot mulai memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan data kinerja untuk mendorong transparansi dan evaluasi secara real time.
“Kita harus memastikan data yang digunakan valid, indikatornya terukur, dan mekanisme perhitungannya konsisten. Target ke depan harus lebih realistis sekaligus progresif dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.
Kegiatan evaluasi turut dihadiri sejumlah OPD terkait, antara lain Inspektorat, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan.
Serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD menyiapkan dokumen pendukung dan bukti tindak lanjut untuk dipresentasikan kepada evaluator.
Lebih jauh, Zulkifly menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Fokus pembangunan diformulasikan dalam empat pilar utama: peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi tata kelola, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Makassar semakin akuntabel dan transparan. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi bagian dari perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tandasnya.
Hasil evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif sebagai dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)
Komentar