MAKASSAR, Trotoar.id — Momentum Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi ruang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap arah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Kepemimpinan pasangan MULIA dinilai menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Baca Juga :
Penilaian tersebut mengemuka dalam forum bertajuk “Menakar Capaian Kinerja Kolektif dan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Kota Makassar” yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025).
Forum ini menghadirkan akademisi dan pakar sebagai narasumber untuk memberikan perspektif objektif terhadap perjalanan pemerintahan Kota Makassar sepanjang 2025.
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., menilai pembangunan kota ideal tidak semata diukur dari aspek fisik dan infrastruktur, tetapi dari sejauh mana pemerintah memahami dan melibatkan warganya sebagai subjek utama pembangunan.
Adi menjelaskan bahwa kota memiliki dua dimensi penting, yakni civitas sebagai komunitas manusia dan urbs sebagai bentuk fisik kota.
Menurutnya, kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara tata ruang, tata kelola pemerintahan, dan dinamika kehidupan sosial masyarakat.
“Sejarah menunjukkan ada kota yang tumbuh dan ada pula yang runtuh. Kuncinya terletak pada kepemimpinan dan bagaimana tata kelola sumber daya manusia serta alam dijalankan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Adi dalam pemaparannya.
Ia menekankan pembangunan kota harus dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi praktis-spasial, dimensi representasi ruang, serta dimensi ruang representasional.
Dimensi terakhir, menurutnya, paling krusial karena menempatkan kota sebagai ruang hidup yang benar-benar merefleksikan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat dari bawah.
Dalam konteks Makassar, Adi menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah menunjukkan perhatian kuat pada dimensi ruang representasional tersebut.
Ia mencontohkan kebiasaan Wali Kota Munafri yang aktif turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, serta memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat kecil.
“Itu bukan sekadar kebijakan administratif. Ada sentuhan empati di sana. Tata kelola tidak berhenti di atas kertas, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat,” katanya.
Adi juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menggelar pemilihan RT/RW secara langsung oleh warga. Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan progresif yang memperkuat partisipasi masyarakat dari level paling dasar.
“Pemilihan RT/RW secara langsung itu luar biasa. Ketika warga memilih pemimpinnya sendiri, rasa memiliki dan tanggung jawab sosial tumbuh secara alami. Kontrol sosial juga menjadi lebih kuat,” tegasnya.
Selain aspek tata kelola, Adi turut mengapresiasi capaian Pemkot Makassar di sejumlah sektor strategis, seperti pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir.
Kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP dinilainya sebagai langkah nyata pemenuhan hak dasar warga.
“Pendidikan adalah hak asasi manusia. Kebijakan pendidikan gratis yang dijalankan Pemkot Makassar menunjukkan keberpihakan pada dimensi kemanusiaan, apalagi mampu melibatkan dunia industri secara partisipatif,” ungkapnya.
Menutup pemaparannya, Adi menyatakan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah ke depan.
Ia menilai kepemimpinan saat ini menunjukkan kematangan, keberanian mengambil risiko kebijakan, serta kesungguhan membangun Makassar sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga beradab secara sosial.
“Kepemimpinan yang mendengar suara masyarakat akan melahirkan kota yang lebih hidup. Dari apa yang kita lihat hari ini, ada alasan kuat untuk optimistis terhadap masa depan Makassar,” pungkasnya.
Komentar