Barru, Trotoar.id — Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, mendorong pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terintegrasi sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.
Potensi sektor ini bahkan diproyeksikan mampu menghasilkan hingga ratusan miliar rupiah per tahun jika dikelola secara optimal.
Hal tersebut disampaikan saat membuka sekaligus menjadi narasumber dalam Workshop Peluang Pengembangan Integrated Area Development perhutanan sosial di Kabupaten Barru, yang digelar di Ruang Meeting RM Surya, Kecamatan Barru, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktur Pilar Nusantara Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Balai Perhutanan Sosial Gowa, UPT KPH Ajatappareng, hingga jajaran OPD, camat, kelompok perhutanan sosial, dan mitra terkait.
Dalam sambutannya, Abustan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Barru sebagai lokasi pengembangan perhutanan sosial berbasis pendekatan terintegrasi.
Ia menilai momentum ini penting untuk menyatukan langkah dalam mengoptimalkan potensi kawasan hutan sosial.
“Potensi yang kita miliki sangat besar dan harus dikelola secara serius dan terarah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, luas kawasan perhutanan sosial di Barru saat ini mencapai sekitar 7.969 hektare yang telah memiliki legalitas.
Namun, pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Melalui pendekatan terintegrasi, kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
“Saya memperkirakan, jika dikelola dengan baik, potensi ini bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah setiap tahun, bahkan lebih,” tegasnya.
Abustan menjelaskan, konsep Integrated Area Development tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sektor lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga ekonomi desa.
Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan menjadi penggerak utama yang terhubung dengan potensi lain dalam satu kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam menyukseskan program tersebut.
Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis untuk memastikan implementasi program berjalan efektif di tingkat masyarakat.
“Kuncinya ada di desa. Program ini harus melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih rendahnya pemanfaatan kawasan yang telah mengantongi izin kelola.
Ia mengingatkan agar pola pikir ketergantungan pada bantuan diubah menjadi inisiatif mandiri dalam mengelola potensi yang ada.
Sebagai contoh, Abustan menyebut Desa Harapan yang memiliki potensi pengembangan terpadu, mulai dari komoditas kopi, aren, dan durian, hingga sektor peternakan serta wisata savana dan hutan pinus.
“Jika terintegrasi, semua sektor akan bergerak. Tujuannya satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong penyusunan rencana induk terpadu agar pengembangan kawasan tidak berjalan parsial.
Pendekatan berbasis tujuan dinilai penting agar program dapat berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
Pemerintah Kabupaten Barru, lanjutnya, juga telah menjalin komunikasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi guna mendukung pengembangan komoditas unggulan, termasuk kopi.
Menutup kegiatan, Abustan mengajak seluruh pihak menjadikan workshop ini sebagai titik awal kerja nyata dalam pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan.
“Jika kita bergerak bersama, dalam dua tahun ke depan hasilnya akan mulai terlihat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar