MAKASSAR, TROTOAR.ID — Tumpukan sampah, bau menyengat, dan kesan kumuh selama bertahun-tahun menjadi wajah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala. Kini, kawasan yang selama ini identik dengan persoalan persampahan tersebut mulai mengalami perubahan.
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mulai membenahi sistem pengelolaan TPA Tamangapa.
Tidak sekadar merapikan gunungan sampah, pembenahan juga diarahkan pada perubahan sistem pengelolaan dari pola pembuangan terbuka (open dumping) menuju pendekatan penimbunan saniter (sanitary landfill).
Transformasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Makassar dalam menjawab persoalan persampahan yang selama ini menjadi tantangan besar ibu kota Sulawesi Selatan.
Momentum HUT ke-419 Kota Makassar pun menjadi penanda komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke tempat pemrosesan akhir.
Dibutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh, mulai dari kebiasaan masyarakat memilah sampah di rumah tangga, pengurangan sampah dari sumbernya, hingga pembenahan fasilitas pengolahan di TPA.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam membenahi persoalan persampahan, mulai dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Munafri, Senin (9/11/2026).
Bagi Munafri, mengubah wajah TPA yang selama bertahun-tahun identik dengan gunungan sampah dan persoalan lingkungan bukan pekerjaan sederhana. Namun, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa pembenahan serius.
Karena itu, Pemkot Makassar mulai melakukan penataan kawasan penimbunan, penutupan timbunan sampah menggunakan tanah penutup (cover soil), rehabilitasi infrastruktur lingkungan, hingga memperbaiki akses operasional di dalam kawasan TPA.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meninggalkan pola open dumping menuju sistem pengelolaan yang lebih terkendali.
Munafri menjelaskan, pembenahan fisik kawasan TPA Tamangapa mencakup pembangunan akses jalan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter serta penataan area penanganan sampah dengan luas sekitar 16 hektare.
“Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan persampahan secara menyeluruh. Kita ingin TPA tidak lagi hanya menjadi tempat membuang sampah, tetapi dikelola dengan sistem yang lebih baik dan memperhatikan aspek lingkungan,” jelasnya.
Menurut Appi, perubahan wajah TPA tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan persampahan.
Sebab, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap pembenahan yang dilakukan saat ini menjadi fondasi bagi sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik, sekaligus warisan bagi generasi mendatang.
“Di momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026, perubahan ini menjadi salah satu potret nyata ikhtiar menghadirkan kota yang lebih bersih dan sehat, sekaligus mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutur Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan pembenahan TPA Tamangapa dilakukan melalui sejumlah pekerjaan fisik yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan.
Salah satu langkah utama adalah penataan kawasan penimbunan melalui penggunaan tanah urug atau cover soil.
Metode tersebut dilakukan dengan menutup timbunan sampah secara bertahap untuk mengurangi bau, mengendalikan gangguan lingkungan, serta memperbaiki kondisi kawasan TPA.
Zuhaelsi menjelaskan, sebelumnya TPA Tamangapa masih menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang masuk langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai.
Pola tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari bau tidak sedap, berkembangnya lalat, emisi gas metana, hingga risiko pencemaran lingkungan akibat air lindi.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Ia menambahkan, pembenahan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Tamangapa.
Pemerintah Kota Makassar diberikan waktu 180 hari untuk melakukan pembenahan, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Dalam pendekatan sanitary landfill, sampah tidak lagi dibiarkan menumpuk secara terbuka. Sampah ditata dalam sel atau zona penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah urug atau material penutup.
Sistem tersebut juga membutuhkan pengendalian air lindi, drainase, serta pengelolaan gas metana untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan.
Zuhaelsi menerangkan, penggunaan cover soil dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan dengan memberikan lapisan tanah pada sampah setelah kegiatan operasional selesai. Sementara penutupan antara diterapkan pada timbunan yang tidak menerima sampah baru dalam jangka waktu tertentu.
Adapun penutupan akhir dilakukan ketika suatu zona atau sel TPA telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan penimbunan.
Salah satunya melalui pembangunan jalan utama sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter. Jalan tersebut menggunakan konstruksi beton dengan dukungan tiang pancang.
Zuhaelsi mengatakan, pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA tersebut memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender.
Penanganan infrastruktur itu mencakup kawasan TPA seluas sekitar 16 hektare. Pemkot juga melakukan pengerasan jalan alternatif untuk menghubungkan zona aktif pembuangan sampah, termasuk akses di sisi utara dan selatan kawasan.
Dengan akses yang lebih memadai, kendaraan pengangkut sampah diharapkan dapat bergerak lebih lancar. Penataan antarzona penimbunan juga menjadi lebih mudah sehingga mendukung kelancaran operasional TPA.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.
Gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan TPA.
Program pemanfaatan gas metana tersebut diharapkan dapat menjangkau sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang bermukim di sekitar TPA Tamangapa.
Di sisi lain, Munafri juga mendorong pengembangan kawasan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan, meningkatkan tutupan vegetasi, serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Kota Makassar.
Melalui berbagai pembenahan tersebut, Pemkot Makassar berharap TPA Tamangapa dapat memenuhi kewajiban perbaikan lingkungan dan keluar dari sanksi administratif yang sebelumnya dijatuhkan.
Zuhaelsi menegaskan, perubahan yang berlangsung di TPA Tamangapa merupakan bagian dari transformasi besar tata kelola persampahan Kota Makassar.
“Proses pembenahan sudah terlihat di TPA ini. Ini menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutupnya. (*)
Komentar