SIDRAP, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga 1 Maret 2026, cakupan kepesertaan JKN di daerah berjuluk Bumi Nene Mallomo itu telah mencapai 98,88 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Sidrap telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Dari total 338.220 jiwa penduduk Semester II tahun 2025, sebanyak 334.435 jiwa tercatat sebagai peserta JKN aktif maupun nonaktif.
Capaian ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat koordinasi strategis yang dipimpin Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, pada Selasa (31/3/2026), di ruang kerjanya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, perwakilan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sulawesi Selatan Adhan Darwis, serta jajaran pimpinan OPD terkait, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pengawas ketenagakerjaan.
Andi Rahmat Saleh menegaskan bahwa capaian hampir menyentuh 100 persen ini merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya Universal Health Coverage (UHC).
Dari sisi distribusi kepesertaan, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tercatat sebagai kelompok terbesar dengan jumlah 130.521 peserta.
Disusul oleh segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebanyak 40.411 peserta.
Sementara itu, dari sisi keaktifan peserta, beberapa segmen menunjukkan performa yang cukup beragam.
Segmen PBI JK mencatat tingkat keaktifan sebesar 92,11 persen atau setara 120.225 peserta aktif.
Capaian tertinggi terlihat pada segmen PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU Pemda), dengan tingkat keaktifan mencapai 97,76 persen atau sebanyak 24.627 peserta aktif.
Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin kelompok rentan.
Di sisi lain, segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara berada pada angka 85,32 persen dengan 11.584 peserta aktif.
Sedangkan segmen PBPU Mandiri mencatat 14.380 peserta aktif, yang masih perlu didorong peningkatan keaktifannya.
Meski capaian kepesertaan sangat tinggi, rapat tersebut juga mengungkap adanya tantangan serius terkait validitas data.
Tercatat sekitar 2.153 jiwa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dalam status peserta nonaktif.
Jika tidak segera dilakukan pemutakhiran data, kondisi ini berpotensi menurunkan angka cakupan riil menjadi 98,24 persen atau setara 332.282 jiwa.
Oleh karena itu, perbaikan data menjadi salah satu fokus utama yang harus segera dituntaskan.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan turut memaparkan inovasi layanan berbasis digital melalui BPJS Online dan layanan jemput bola BPJS Keliling guna mempermudah akses masyarakat.
Sementara itu, Disdukcapil berkomitmen melakukan pembersihan data NIK untuk menghindari kendala administratif.
Menutup rapat, Andi Rahmat Saleh menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menyiapkan langkah intervensi melalui dukungan anggaran pada Perubahan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa fokus ke depan tidak hanya pada peningkatan cakupan, tetapi juga menjaga tingkat keaktifan peserta tetap stabil di atas 80 persen demi menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sidrap.
Komentar