SIDRAP, Trotoar.id — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang terus memperkuat diseminasi informasi pembangunan dengan menggencarkan sosialisasi akun resmi pemerintah daerah.
Langkah ini menyasar para kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Watang Pulu, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Korwil Disdikbud Watang Pulu tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kabid Persandian Amsir Muan.
Baca Juga :
Rombongan disambut Korwil Disdikbud Watang Pulu, Arifin.
Dalam arahannya, Mahluddin menegaskan pentingnya peran tenaga pendidik sebagai garda terdepan dalam menyaring sekaligus menyebarluaskan informasi yang akurat di era digital.
Ia mengajak para kepala sekolah untuk aktif mengikuti dan berinteraksi dengan kanal media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap maupun Dinas Kominfo, guna memastikan informasi yang diterima bersumber dari kanal yang valid.
“Kami ingin memastikan seluruh ASN, khususnya kepala sekolah, terhubung langsung dengan sumber informasi resmi daerah. Dengan begitu, informasi pembangunan dapat diterima secara tepat dan terpercaya,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi komunikasi antara pemerintah dan dunia pendidikan sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Peran aktif kepala sekolah dinilai strategis dalam menyampaikan kebijakan dan capaian pemerintah kepada lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
Selain sosialisasi kanal informasi, Kominfo Sidrap juga mendorong percepatan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi, para kepala sekolah diharapkan dapat mengelola administrasi kedinasan secara lebih cepat, efisien, dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
Kegiatan ini diikuti puluhan kepala sekolah bersama operator masing-masing dengan antusias.
Agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen Kominfo Sidrap dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital di seluruh wilayah kecamatan. (*)
Komentar