MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mengakselerasi pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, dengan fokus utama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tingginya volume sampah perkotaan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, mengungkapkan bahwa pembenahan diawali dengan penguatan koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), termasuk pengajuan proposal untuk penanganan komprehensif berbagai persoalan di TPA Antang.
Baca Juga :
“Untuk menjawab persoalan di TPA, kami telah melakukan koordinasi dengan TPAD dan mengusulkan anggaran untuk pembenahan serta penyelesaian masalah di TPA Antang,” ujar Helmy, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, langkah tersebut tidak sekadar menjawab kondisi darurat sampah, tetapi juga menjadi fondasi transformasi tata kelola lingkungan yang lebih terukur dan berorientasi jangka panjang.
DLH Makassar kini melakukan berbagai intervensi konkret, mulai dari penguatan armada pengangkut, perbaikan dan penambahan alat berat, hingga penataan ulang timbunan sampah di kawasan TPA Antang.
Optimalisasi alat berat dilakukan untuk merapikan gunungan sampah, mengatur zonasi pembuangan, serta membuka ruang penerapan metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Helmy menyebut, saat ini alokasi anggaran pengelolaan TPA hanya sekitar Rp10 miliar atau setara 0,016 persen dari total APBD.
“Padahal, jika mengacu pada kebutuhan ideal berbasis teknologi dan regulasi, anggaran sektor persampahan seharusnya berada di kisaran 3 persen dari APBD atau sekitar Rp250 miliar,” jelasnya.
Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 1.043 ton per hari atau setara 300 ribu metrik ton per tahun, kebutuhan pengelolaan yang optimal menjadi semakin mendesak.
Salah satu fokus utama pembenahan adalah peralihan sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.
Metode ini dinilai krusial untuk menekan dampak lingkungan, termasuk pengendalian air lindi yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitar TPA.
“Untuk menerapkan sanitary landfill, diperlukan penutupan tanah secara berkala, baik mingguan maupun harian, yang tentu membutuhkan biaya cukup besar,” terangnya.
Untuk mendukung hal tersebut, DLH Makassar mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp29 miliar, termasuk untuk pengadaan tanah penutup (cover soil) serta pembenahan kolam lindi.
Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian serius, mengingat sebagian alat berat di TPA Antang telah lama tidak berfungsi.
“Terakhir pengadaan alat pada 2021. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, banyak alat yang tidak berfungsi, termasuk tujuh unit ekskavator,” ungkapnya.
DLH juga tengah melakukan perbaikan alat berat bekerja sama dengan pihak penyedia, serta menyiapkan kebutuhan pembenahan kolam lindi yang diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp30 miliar, khususnya untuk menangani potensi pencemaran di area lebih dari 17 hektare.
Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau PLTSa “Makassar Raya”.
Helmy menyebut, untuk tahap awal pembangunan PSEL, kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp30 miliar, sehingga total usulan anggaran saat ini mencapai sekitar Rp60 miliar.
“PSEL Makassar Raya saat ini sudah masuk tahap verifikasi lapangan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah sekitar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan PSEL memiliki sejumlah persyaratan teknis, di antaranya kondisi lahan yang harus ditinggikan antara 50 sentimeter hingga 1 meter guna memenuhi standar kepadatan tanah serta mengantisipasi risiko banjir.
Di sisi lain, DLH Makassar juga mendorong penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemberdayaan masyarakat.
Program distribusi komposter ke tingkat RT/RW terus digencarkan, guna mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, termasuk pengembangan biopori dan integrasi dengan program urban farming.
Helmy menegaskan, pembenahan sistem persampahan juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian sanksi administratif yang diberikan kepada Pemkot Makassar selama 180 hari.
Berbagai langkah telah ditempuh, termasuk penyampaian dokumen kepada pemerintah pusat, serta penyiapan regulasi melalui surat edaran Wali Kota terkait pelarangan praktik open dumping.
“Kami juga akan memperkuat pengelolaan dari hulu, karena ke depan hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA sesuai regulasi nasional,” ujarnya.
Hal ini mengharuskan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumber, melalui pengembangan Bank Sampah Unit, TPS 3R, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat wilayah.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dalam memastikan keberhasilan transformasi sistem persampahan tersebut.
“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Peran wilayah sangat penting untuk memastikan pengurangan sampah ke TPA berjalan optimal,” pungkas Helmy. (*)
Komentar