JAKARTA, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).
Capaian ini menjadi penegasan atas keberhasilan tata kelola pemerintahan Kota Makassar yang dinilai semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Baca Juga :
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti konkret dari konsistensi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam keterangannya, Munafri menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.
Ia berharap, capaian tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja di berbagai sektor.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri RI, Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.
Penilaian EPPD sendiri menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.
Yang membuat capaian ini semakin istimewa, Makassar tercatat sebagai satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi tersebut.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi serta reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing secara kompetitif di tingkat nasional.
Munafri menambahkan, capaian ini menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan telah berada pada jalur yang tepat.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah kota, tetapi juga hasil kolaborasi bersama DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai pemacu untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Kita berharap capaian ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Sebagai informasi, penilaian EPPD tahun 2025 disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar objektif bagi pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberian penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.
Secara nasional, tercatat sebanyak 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar, yang masuk dalam kategori kinerja tertinggi.
Capaian ini sekaligus mencerminkan meningkatnya standar kompetisi antar daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan prestasi tersebut, Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional.
Komentar