Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulsel kembali menggelar Dedicated Team Meeting (DTM) Forum PINISI SULTAN 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (27/4/2026).
Forum strategis ini mengusung tema “Transformasi Ekonomi Sulsel melalui Hilirisasi dan Penguatan Investasi Berkelanjutan” sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis nilai tambah.
Kegiatan ini juga menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu motor pertumbuhan baru nasional, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan wilayah ini sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.
Baca Juga :
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang juga Ketua Forum PINISI SULTAN, menyampaikan bahwa capaian ekonomi Sulsel sepanjang 2025 menunjukkan fondasi yang cukup kuat.
Ia memaparkan pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,43 persen, dengan PDRB per kapita sebesar Rp78,75 juta serta inflasi yang terkendali di angka 2,84 persen.
“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan global dan target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 menuntut transformasi ekonomi yang lebih fundamental,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi tersebut bertumpu pada tiga agenda utama, yakni percepatan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, penguatan investasi berkelanjutan berbasis prinsip hijau (green investment), serta penguatan Forum PINISI SULTAN sebagai instrumen de-bottlenecking untuk mengurai hambatan investasi.
Jufri menegaskan, hilirisasi menjadi langkah strategis mengingat Sulawesi Selatan memiliki potensi besar pada berbagai komoditas unggulan, mulai dari nikel, sektor perikanan seperti tuna, cakalang, dan rumput laut, hingga komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, dan kelapa.
Di sektor perikanan, Sulsel tercatat sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 4,01 juta ton, serta penyumbang utama rajungan nasional sebesar 41,97 persen.
Sementara itu, produksi udang mencapai 74 ribu ton dan produksi garam meningkat signifikan dari 5,84 ribu ton menjadi 30,10 ribu ton dalam beberapa tahun terakhir.
Pada sektor perkebunan, Sulsel juga menjadi salah satu sentra utama kakao nasional dan mencatat produksi kelapa sawit mencapai 104 ribu ton pada 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa agenda hilirisasi nasional hingga 2040 diproyeksikan mampu mendorong nilai tambah ekonomi hingga 235,9 miliar dolar AS serta menciptakan lebih dari tiga juta lapangan kerja.
Karena itu, Sulawesi Selatan diharapkan tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu bertransformasi menjadi pusat pengolahan berbasis sumber daya alam.
Dari sisi perdagangan, meski neraca perdagangan Sulsel masih mencatat surplus dalam beberapa tahun terakhir, tren ekspor menunjukkan tekanan setelah sempat mencapai puncak 2,217 miliar dolar AS pada 2023 dan turun menjadi 1,583 miliar dolar AS pada 2025.
Penurunan tersebut, terutama pada komoditas nikel yang mendominasi ekspor, menjadi sinyal perlunya diversifikasi dan penguatan industri hilir.
Di sisi lain, realisasi investasi Sulsel pada 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian Rp19,544 triliun atau tumbuh 39,25 persen dibanding tahun sebelumnya.
Investasi tersebut didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp11,528 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp8,016 triliun.
Dampaknya terlihat pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal yang naik 12,12 persen dengan total 26.130 tenaga kerja terserap hingga 2025.
Secara wilayah, investasi terbesar tercatat di Makassar sebesar Rp5,293 triliun, disusul Luwu Timur Rp4,207 triliun, Luwu Rp2,818 triliun, Maros Rp1,673 triliun, dan Gowa Rp871 miliar.
Jufri menegaskan capaian tersebut harus terus dikawal melalui fasilitasi dan penyelesaian hambatan investasi agar seluruh proyek dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Sulawesi Selatan dalam rantai nilai hilirisasi nasional, mengingat Indonesia merupakan produsen global bagi 28 komoditas strategis di berbagai sektor.
“Melalui momentum ini, mari kita menyelaraskan langkah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memberikan kemudahan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Forum ini turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta perwakilan kementerian dan pelaku usaha.
Melalui forum PINISI SULTAN, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hilirisasi bukan hanya soal ekspor, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah di daerah. Kita punya potensi, SDM, dan semangat untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Komentar