MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar mulai menutup babak panjang aktivitas pasar tumpah di Jalan Veteran Utara.
Melalui penertiban yang digerakkan Pemerintah Kecamatan Bontoala, ratusan pedagang kini diarahkan untuk direlokasi ke Terminal Mallengkeri, menandai fase baru penataan ruang kota yang selama ini dinilai semrawut.
Langkah ini bukan sekadar penertiban rutin. Ia mencerminkan upaya serius pemerintah dalam mengurai persoalan klasik perkotaan: benturan antara kebutuhan penataan ruang dengan realitas ekonomi masyarakat kecil.
Selama bertahun-tahun, kawasan Pasar Kalimbu di Veteran Utara menjadi simpul ekonomi informal yang hidup hampir tanpa jeda.
Aktivitas bongkar muat yang berlangsung sejak tengah malam hingga pagi hari memang menggerakkan roda ekonomi, namun di sisi lain memicu kemacetan, menurunkan kenyamanan pengguna jalan, serta mempersempit fungsi ruang publik.
Camat Bontoala, Patahulla, menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bukan represif, melainkan persuasif dan bertahap.
Sosialisasi hingga pemberian tenggat waktu menjadi strategi untuk meredam resistensi pedagang.
Namun di balik pendekatan humanis tersebut, terdapat pesan tegas: setelah 21 Mei 2026, tidak ada lagi toleransi bagi aktivitas di lokasi lama.
Penegakan aturan akan dijalankan melalui tim terpadu, termasuk potensi sanksi seperti penggembokan kendaraan hingga penilangan.
Di sinilah letak titik krusialnya. Penataan kota kerap kali berada di persimpangan antara ketegasan regulasi dan sensitivitas sosial.
Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa relokasi bukan bentuk pengusiran, melainkan solusi jangka panjang dengan menyediakan alternatif lokasi yang diklaim lebih layak.
Terminal Mallengkeri diposisikan sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Dengan fasilitas yang telah dibenahi mulai dari pengaspalan, penerangan, hingga penataan lapak pemerintah ingin memastikan bahwa relokasi tidak menurunkan daya saing pedagang.
Bahkan, kebijakan pembebasan biaya pada tahap awal menjadi insentif untuk mendorong adaptasi.
Sekitar 140 pedagang telah mendaftar, meski angka ini masih jauh dari total aktivitas yang sebelumnya mencapai ratusan kendaraan setiap malam.
Meski demikian, pengalaman masa lalu menjadi catatan penting. Terminal Mallengkeri bukan lokasi baru bagi para pedagang.
Sebelumnya, mereka sempat direlokasi ke tempat yang sama, namun kembali ke Veteran Utara akibat minimnya fasilitas dan rendahnya aktivitas pembeli.
Artinya, keberhasilan relokasi kali ini tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem ekonomi di lokasi baru.
Tanpa jaminan arus pembeli yang stabil, potensi “kembali ke jalan” tetap terbuka.
Di sisi lain, langkah ini menunjukkan keberanian Pemkot Makassar dalam menegakkan aturan tanpa “tebang pilih”.
Penertiban yang menyasar seluruh aktivitas bongkar muat memberi sinyal bahwa penataan kota tidak boleh lagi dikompromikan oleh kepentingan sektoral.
Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kebijakan. Relokasi bukan akhir dari persoalan, melainkan awal dari proses panjang memastikan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat.
Jika berhasil, ini bisa menjadi model penataan pasar tradisional berbasis relokasi terintegrasi.
Namun jika gagal, Veteran Utara berpotensi kembali menjadi titik konflik lama yang berulang.
Komentar