Jakarta, Trotoar.id – Usulan pemenuhan infrastruktur kesehatan primer Kabupaten Bulukumba telah dipaparkan di hadapan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Pemaparan tersebut disampaikan oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, bersama jajaran terkait.
Dalam agenda tersebut, Bupati Bulukumba turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dr. H. Muhammad Amrullah, serta Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja, dr. H. Rizal Ridwan Dappi.
Kehadiran keduanya dimaksudkan untuk memperkuat penyampaian data teknis dan kebutuhan layanan kesehatan di daerah.
Kondisi eksisting fasilitas kesehatan di Kabupaten Bulukumba telah dijelaskan secara komprehensif, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Kebutuhan tersebut dinilai mendesak untuk segera ditangani secara bertahap.
Disebutkan bahwa saat ini Kabupaten Bulukumba memiliki 21 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan, dua rumah sakit daerah, serta satu Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang tengah dipersiapkan menjadi pusat rujukan laboratorium di wilayah tersebut.
Namun demikian, sejumlah fasilitas kesehatan masih dinilai memerlukan penguatan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun ketersediaan alat kesehatan.
Kondisi tersebut dianggap berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sejumlah usulan prioritas telah diajukan, di antaranya pengembangan sarana dan alat kesehatan di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja sebagai rumah sakit rujukan regional Sulawesi Selatan bagian timur, serta penguatan fasilitas di RSUD H. Andi Makkarodda Tanete.
Kebutuhan lain yang disampaikan mencakup rehabilitasi sejumlah puskesmas, pengadaan ambulans untuk mendukung layanan rujukan, serta pemenuhan peralatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Secara lebih rinci, kekurangan sarana pelayanan di RSUD H. Andi Makkarodda Tanete juga telah diungkapkan, meliputi belum tersedianya layanan poli jiwa, fisioterapi, PONEK, serta VCT.
Selain itu, kebutuhan alat kesehatan yang sesuai standar layanan turut menjadi perhatian.
Tambahan fasilitas penunjang berupa hunian atau rumah dinas bagi tenaga kesehatan juga dinilai masih diperlukan guna menunjang keberlangsungan pelayanan, khususnya di wilayah yang membutuhkan kehadiran tenaga medis secara optimal.
Untuk tingkat pelayanan dasar, rehabilitasi berat terhadap delapan puskesmas telah diusulkan akibat kondisi bangunan yang dinilai telah menua.
Puskesmas yang dimaksud meliputi Puskesmas Ujung Loe, Bonto Bangun, Ponre, Herlang, Tanete, Bontotiro, Gattareng, dan Karassing.
Selain itu, pengadaan ambulans bagi delapan puskesmas juga diajukan mengingat armada yang tersedia saat ini dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pelayanan rujukan pasien.
Atas berbagai usulan tersebut, perhatian telah diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI bersama jajaran Kementerian Kesehatan.
Pertemuan ini dinilai menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus diharapkan dapat mempercepat peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Bulukumba.
Komentar