MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan mahalnya biaya pakan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulawesi Selatan bersama asosiasi peternak ayam petelur dan pengusaha pakan ternak.
Di tengah tekanan harga telur yang anjlok di tingkat peternak, ketersediaan dan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan menjadi salah satu persoalan yang ikut dibedah.
Wakil Kepala Bulog Wilayah Sulselbar, Karmila Hasmin Marunta, yang hadir dalam RDP tersebut mengungkap kondisi pasokan jagung di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kebutuhan jagung untuk pakan ternak saat ini telah berada pada kondisi overlap dengan produksi.
Artinya, dari sisi ketersediaan, produksi jagung Sulsel memiliki kapasitas yang dapat menopang kebutuhan pakan ternak. Namun, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya stok.
Harga, distribusi dan mekanisme penyaluran menjadi bagian penting yang menentukan apakah jagung tersebut benar-benar dapat diakses peternak dengan harga yang terjangkau.
Bulog Kanwil Sulselbar saat ini mencatat ketersediaan stok jagung sebanyak 52.565 ton.
Besarnya stok tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menjaga pasokan bahan baku pakan sekaligus meredam tekanan biaya produksi yang selama ini dirasakan peternak ayam petelur.
Pemerintah juga telah menempatkan Bulog dalam skema stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran SPHP Jagung.
Untuk wilayah Sulselbar, Bulog mendapatkan penugasan menyalurkan atau menjual sebanyak 6.136 ton jagung kepada pihak yang membutuhkan, khususnya untuk mendukung kebutuhan peternakan.
Namun hingga 12 Agustus 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 1.915 ton. Jumlah tersebut setara sekitar 31,21 persen dari total target penyaluran yang diberikan kepada Bulog Kanwil Sulselbar.
Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mempercepat distribusi jagung SPHP.
Dengan stok yang tersedia dan target penyaluran yang belum seluruhnya terealisasi, efektivitas distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar kebijakan stabilisasi benar-benar sampai kepada peternak.
Berdasarkan Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 35.4 Tahun 2026, harga penjualan SPHP jagung di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram. Sementara harga penjualan di tingkat peternak ditetapkan maksimal Rp5.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut memberikan batas harga yang jelas dari gudang hingga peternak. Dengan demikian, jagung yang disalurkan melalui skema SPHP diharapkan tidak mengalami kenaikan harga yang berlebihan dalam rantai distribusinya sebelum sampai kepada peternak ayam.
Bagi peternak, harga jagung menjadi sangat menentukan karena pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi telur.
Ketika harga bahan baku pakan dapat ditekan, beban biaya produksi diharapkan ikut berkurang, sehingga peternak memiliki ruang lebih besar menghadapi rendahnya harga telur di pasar.
Selain menyalurkan jagung SPHP, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk membeli jagung pipil kering hasil panen petani. Kebijakan ini sekaligus membuka dua fungsi strategis: menyerap produksi petani dan menjaga ketersediaan bahan baku pakan ketika kebutuhan peternak meningkat.
Untuk jagung dengan kadar air (KA) 18 hingga 20 persen dan kadar aflatoksin maksimal 50 ppb, Bulog melakukan pembelian dengan harga Rp5.500 per kilogram. Skema ini memberikan kepastian pasar bagi petani dengan standar kualitas yang telah ditentukan.
Sementara untuk jagung dengan kualitas lebih tinggi, yakni kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb, harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram. Jagung dengan standar tersebut dibeli dalam bentuk kemasan polos baru.
Kebijakan pembelian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan jagung tidak semata-mata berkaitan dengan stok.
Pemerintah juga berupaya membangun mata rantai pasokan yang menghubungkan petani sebagai produsen bahan baku dengan peternak sebagai pengguna.
Dalam konteks persoalan harga telur yang sedang dihadapi peternak ayam petelur Sulsel, keberadaan stok jagung dalam jumlah besar seharusnya menjadi peluang untuk menekan biaya produksi.
Namun peluang tersebut hanya akan terasa apabila jagung dapat disalurkan dengan cepat, tepat sasaran dan sesuai batas harga yang telah ditetapkan.
Karena itu, RDP Komisi B DPRD Sulsel menjadi penting untuk mengurai persoalan dari hulu hingga hilir.
Bukan hanya mempertanyakan harga telur yang jatuh, tetapi juga melihat bagaimana harga dan distribusi pakan memengaruhi keberlangsungan usaha peternak.
Dengan stok jagung Bulog Sulselbar mencapai 52.565 ton, pemerintah kini memiliki instrumen untuk memperkuat stabilisasi pasokan.
Tantangannya adalah memastikan instrumen tersebut benar-benar bekerja di lapangan, bukan hanya tercatat sebagai angka dalam laporan.
Jika distribusi SPHP dapat dipercepat dan penyerapan jagung petani berjalan optimal, maka dua persoalan sekaligus dapat disentuh menjaga harga jagung di tingkat yang wajar dan memastikan peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terkendali.
Pada akhirnya, persoalan telur tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan harga jual di tingkat peternak.
Struktur biaya produksinya juga harus dibenahi. Jagung sebagai bahan baku utama pakan menjadi salah satu titik intervensi paling strategis.
Karena itu, keterlibatan Bulog dalam RDP bersama DPRD Sulsel dan pelaku usaha peternakan menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar.
Dengan stok yang tersedia, harga SPHP yang telah ditetapkan dan kewajiban menyerap produksi petani, pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga keseimbangan antara petani jagung, industri pakan, peternak ayam dan konsumen.
Kini yang menjadi pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar bergerak dari gudang Bulog ke kandang peternak.
ebab bagi peternak ayam petelur, setiap selisih harga pakan akan menentukan apakah usaha mereka mampu bertahan atau justru semakin tertekan ketika harga telur berada di titik terendah.
Komentar