MAKASSAR, Trotoar.id — Harga telur ayam ras di Sulawesi Selatan kembali menjadi persoalan serius bagi peternak.
Di satu sisi harga jual telur di tingkat peternak mengalami tekanan, sementara di sisi lain biaya produksi justru terus membebani.
Pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi bergerak naik, membuat margin peternak semakin tergerus.
Persoalan itu menjadi perhatian Komisi B DPRD Sulawesi Selatan yang mengupas berbagai penyebab anjloknya harga telur sekaligus mencari ruang intervensi pemerintah.
Bagi legislatif, persoalan peternakan tidak bisa lagi diselesaikan dengan melihat harga telur semata, sebab di belakangnya terdapat rantai persoalan panjang mulai dari ketersediaan pakan, harga bahan baku, populasi ayam, produksi hingga distribusi.
Anggota Komisi B Heriwawan menyampaikan Kenaikan harga pakan menjadi salah satu sorotan utama. Peternak harus membeli pakan dengan harga yang tidak selalu sejalan dengan harga jual telur.
“Kuta Bedahan apa yang menjadi persoalan sehingga harga telur anjlok,” kata Heriwawan Politisi Partai Demokrat
Kondisi tersebut menciptakan tekanan ganda: biaya produksi meningkat ketika harga komoditas yang dihasilkan justru turun.
Komisi B menilai kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem peternakan di Sulsel secara menyeluruh.
Pemerintah tidak cukup hanya turun tangan ketika harga telur anjlok, tetapi perlu membangun mekanisme pengawasan dari hulu hingga hilir agar keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
Salah satu langkah yang didorong adalah operasi pasar, bukan hanya terhadap telur tetapi juga pada komponen yang menentukan biaya produksi peternak.
Intervensi terhadap harga pakan dinilai penting agar peternak tidak terus berada dalam posisi terjepit antara mahalnya biaya produksi dan rendahnya harga jual.
Dalam pembahasan tersebut, angka harga pakan menjadi gambaran beratnya beban peternak. Harga pakan yang sebelumnya berada pada kisaran Rp410 ribu per kemasan 50 kilogram disebut telah bergerak hingga sekitar Rp475 ribu.
Kenaikan tersebut secara langsung meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan peternak untuk mempertahankan produksi.
Kondisi itu semakin rumit karena produksi telur tidak bisa dihentikan begitu saja ketika harga sedang jatuh.
Ayam tetap harus diberi makan setiap hari. Peternak tetap harus membeli pakan, membayar tenaga kerja dan menanggung biaya operasional lainnya, sementara telur yang dihasilkan harus segera dipasarkan.
Di sinilah Komisi B melihat perlunya pemerintah mengetahui secara pasti bagian mana dari rantai produksi yang dapat diintervensi.
Jika sumber persoalan berada pada bahan baku pakan, maka pengawasan harus diarahkan ke sektor tersebut. Jika persoalan berada pada distribusi, maka rantai tata niaga harus dibenahi.
Jumlah populasi ayam petelur di Sulawesi Selatan juga menjadi variabel penting yang harus dihitung secara cermat.
Besarnya populasi ternak berhubungan langsung dengan volume produksi telur. Ketika produksi meningkat tanpa diimbangi kemampuan pasar menyerap telur, kelebihan pasokan dapat mendorong harga jatuh di tingkat peternak.
Karena itu, pemerintah daerah didorong membangun sistem data peternakan yang lebih akurat.
Data mengenai populasi ayam, kapasitas produksi, kebutuhan telur, harga pakan hingga jalur distribusi harus tersedia secara berkala. Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko hanya menjadi respons sesaat ketika harga sudah terlanjur jatuh.
Komisi B juga menekankan pentingnya pengawasan pakan. Harga pakan harus memiliki korelasi yang masuk akal dengan perkembangan harga kebutuhan peternak. Pengawasan diperlukan agar kenaikan biaya produksi tidak berlangsung tanpa kendali ketika peternak justru menghadapi penurunan harga telur.
Pembenahan tersebut harus dilakukan dari hulu ke hilir. Pemerintah perlu melihat ketersediaan bahan pakan, proses produksi dan distribusi pakan, kondisi peternak, produksi telur hingga mekanisme pemasaran. Setiap mata rantai memiliki pengaruh terhadap harga akhir yang diterima peternak.
Di sisi lain, kebijakan stabilisasi harga juga harus mempertimbangkan kepentingan konsumen.
Harga telur yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat, tetapi harga yang terlalu rendah juga dapat memukul peternak. Karena itu, intervensi pemerintah harus mencari titik keseimbangan agar harga tetap terjangkau tanpa membuat peternak kehilangan kemampuan bertahan.
Usulan operasi pasar menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mengurai persoalan tersebut. Namun operasi pasar seharusnya tidak hanya menjadi langkah darurat ketika harga bergejolak.
Kebijakan tersebut perlu dibarengi pengawasan produksi, distribusi dan pakan agar persoalan yang sama tidak berulang setiap kali terjadi perubahan harga.
Pada akhirnya, anjloknya harga telur di Sulsel bukan sekadar persoalan harga komoditas. Ini adalah persoalan struktur peternakan.
Ketika peternak membeli pakan dengan harga tinggi tetapi menjual telur dengan harga rendah, maka yang terancam bukan hanya keuntungan, melainkan keberlanjutan usaha peternakan itu sendiri.
Karena itu, Komisi B DPRD Sulsel mendorong pemerintah membangun sistem peternakan yang lebih sehat melalui pengawasan dari hulu hingga hilir, penguatan data populasi ternak, pengawasan harga dan distribusi pakan, serta intervensi pasar yang terukur.
Tujuannya bukan sekadar mengangkat harga telur saat ini, tetapi memastikan peternak Sulsel memiliki sistem usaha yang mampu bertahan menghadapi gejolak harga.
Jika pembenahan itu dilakukan secara konsisten, persoalan telur tidak lagi selalu berakhir pada pola lama: harga jatuh, peternak mengeluh, pemerintah turun tangan, lalu persoalan kembali berulang.
Yang dibutuhkan peternak adalah kepastian ekosistem usaha dari pakan, produksi hingga pasar agar setiap telur yang dihasilkan tidak berubah menjadi beban ekonomi bagi mereka yang memeliharanya.
Komentar