MAKASSAR, Trotoar.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, persoalan antrean BBM, khususnya BBM bersubsidi, tidak hanya berkaitan dengan tingginya permintaan, tetapi juga menyangkut potensi penyimpangan dalam penyalurannya.
Andi Sudirman bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak semestinya.
Penegasan itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima audiensi Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar beserta jajaran di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Pemprov Sulsel mengenai pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU yang melibatkan pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota.
“Kita telah membentuk Satgas juga dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan panik buying, pembelian BBM,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan Pertamina menunjukkan stok BBM masih tersedia di SPBU, termasuk pada sejumlah layanan yang beroperasi selama 24 jam.
Namun, peningkatan permintaan terhadap BBM bersubsidi turut memicu kepadatan dan antrean di sejumlah titik.
“Stok ada di SPBU kita, termasuk 24 jam terbuka, dan memang ada peningkatan permintaan untuk yang bersubsidi,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur meminta masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan hanya karena khawatir kehabisan.
Panic buying, kata dia, justru berpotensi memperparah antrean dan membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM harus menunggu lebih lama.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel menemukan sejumlah kondisi di lapangan yang mengindikasikan adanya praktik tidak sesuai ketentuan.
Salah satunya adalah pengisian BBM secara berulang, meskipun BBM yang dibeli sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Tidak sedikit ada di lapangan ditemukan kondisi-kondisi yang mengindikasikan kecurangan, baik daripada pengisian berulang tanpa dimanfaatkan BBM yang sudah diisi hari sebelumnya. Yang kedua kadang-kadang modifikasi tangki,” jelas Andi Sudirman.
Temuan tersebut menjadi alasan Pemprov Sulsel memperketat pengawasan di SPBU. Pemeriksaan akan diarahkan kepada kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk kendaraan yang berpotensi dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah tidak wajar.
“Kita akan perketat ke depan, termasuk pemeriksaan sampai pencabutan izin dan pemblokiran nomor polisi kendaraan tersebut,” tegasnya.
Andi Sudirman meminta pemilik kendaraan maupun pengemudi tidak mencoba memanfaatkan kelangkaan antrean untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara berulang. Ia menegaskan, subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
“Kami mohon kepada pemilik kendaraan, termasuk sopir dan kendaraan sendiri, kita akan perketat ke depan. Saya mohon kerja samanya karena banyak masyarakat yang sedang mengantri dan memang betul-betul butuh,” imbuhnya.
Pengawasan tersebut akan melibatkan kepolisian, Pertamina, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel. Tim di lapangan akan memantau proses penyaluran dan pengisian BBM sekaligus mengidentifikasi kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
Pemprov Sulsel juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kebijakan dan kewenangan utama terkait BBM berada dalam koordinasi pemerintah pusat.
Andi Sudirman kembali meminta masyarakat tidak panik dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia mengajak seluruh pihak menjaga ketertiban di SPBU agar distribusi BBM tetap berjalan normal dan antrean tidak semakin panjang.
“Kami meminta kepada semua tertib dalam pengisian. Kami mohon kerja samanya kepada masyarakat yang kami cintai dan tetap sabar,” pungkasnya.
Komentar