MAKASSAR, Trotoar.id — Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai berkurang. Namun, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta pemerintah dan Pertamina tidak berhenti pada kondisi tersebut.
Appi mendorong langkah percepatan agar penyaluran BBM segera kembali normal sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa terbebani kebijakan darurat yang diterapkan selama masa penanganan antrean.
Hal itu disampaikan Appi saat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta pemilik SPBU di Kota Makassar.
Forum itu menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir sekaligus menyusun strategi agar antrean BBM tidak kembali mengganggu mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Menurut Appi, berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil. Antrean di sejumlah SPBU Makassar perlahan mereda setelah pemerintah bersama Pertamina melakukan sejumlah penyesuaian pelayanan.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Appi.
Pemkot Makassar, kata dia, telah mendorong optimalisasi pelayanan di hampir seluruh SPBU, termasuk memperpanjang jam operasional dan menambah tenaga pelayanan untuk mempercepat proses pengisian BBM.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Selain optimalisasi SPBU, sejumlah kebijakan sementara juga diterapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Di antaranya pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan waktu pengisian BBM, hingga penerapan sistem ganjil-genap.
Pemkot juga telah mendorong penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat.
Namun, Appi menilai penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya melihat aspek pasokan. Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Ketika harga BBM nonsubsidi lebih tinggi, sebagian pengguna dapat beralih ke BBM bersubsidi sehingga tekanan terhadap pasokan ikut meningkat.
Karena itu, Appi meminta Pertamina dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap disparitas harga sekaligus menjadikan perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menghitung kebutuhan dan pasokan BBM.
Di sisi lain, Appi mengingatkan bahwa kebijakan khusus yang diterapkan untuk mengurai antrean tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu. Ketika kondisi mulai membaik, regulasi darurat tersebut harus dievaluasi dan secara bertahap dikembalikan ke kondisi normal.
Menurutnya, pembelajaran daring misalnya, berpotensi mengganggu proses belajar siswa, terlebih bagi pelajar yang tengah memasuki masa ujian.
Begitu pula dengan penerapan ganjil-genap yang dapat menyulitkan kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi, termasuk pengemudi ojek online.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak bergerak cepat memastikan kondisi benar-benar pulih sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam situasi yang serba terbatas.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.
Appi menegaskan, meredanya antrean merupakan perkembangan positif. Namun, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya kendaraan tidak lagi mengular di depan SPBU, melainkan ketika masyarakat kembali dapat memperoleh BBM secara wajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus menyesuaikan diri dengan berbagai pembatasan.
Pemerintah Kota Makassar pun akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulsel, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses pemulihan tersebut berjalan cepat dan terukur. (*)
