MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan infrastruktur lingkungan dan kebutuhan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat di Kecamatan Makassar.
Mulai dari kondisi jalan yang rusak, persoalan drainase, hingga pendangkalan kanal akibat sedimentasi lumpur menjadi aspirasi yang disampaikan warga kepada legislator Partai Gerindra, Edwar Wijaya Horas.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Edwar menggelar kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jalan Veteran Lorong 41, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Sabtu (31/10/2026).
“Masyarakat mengeluhkan soal Infrastruktur jalan, yang masih rusak, dan kami akan koordinasikan dengan pemerintah,” kata Edwar
Dalam kegiatan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait pembenahan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah kondisi jalan lingkungan yang rusak dan membutuhkan perbaikan.
Warga menilai akses jalan yang layak penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas masyarakat di kawasan permukiman padat.
Selain jalan, perbaikan drainase juga menjadi kebutuhan mendesak. Warga berharap saluran air di Lorong 41 dapat dibenahi agar aliran air lebih lancar dan risiko genangan maupun banjir saat hujan dapat diminimalkan.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah kondisi kanal di wilayah Kelurahan Bara-Baraya yang mengalami penumpukan sedimentasi lumpur.
Pendangkalan tersebut dikhawatirkan mengurangi kapasitas kanal dalam menampung dan mengalirkan air, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Tak hanya infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan. Kebutuhan sekolah di Kecamatan Makassar dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar akses pendidikan bagi masyarakat dapat semakin memadai.
Melalui pengawasan APBD tersebut, berbagai aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan anggaran, pada akhirnya, tidak hanya berbicara mengenai besaran alokasi dan realisasi belanja daerah.
Lebih penting dari itu, masyarakat perlu memastikan bahwa anggaran publik benar-benar menjawab persoalan yang mereka hadapi, mulai dari jalan lingkungan, pengendalian banjir, hingga ketersediaan fasilitas pendidikan. (*)
Komentar