MAKASSAR, TROTOAR.ID— Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperketat pengawasan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol (minol).
Pembaruan aturan ini dinilai mendesak untuk menyesuaikan pengawasan dengan perkembangan pola perdagangan, termasuk penjualan melalui media sosial, layanan pengantaran, hingga potensi masuknya minuman beralkohol ilegal melalui jalur laut dan wilayah kepulauan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Komisi A tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Aula Sipakatau Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).
Ranperda tersebut diarahkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, sistem perizinan berusaha, serta dinamika perdagangan minuman beralkohol.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penguatan regulasi diperlukan agar peredaran minuman beralkohol tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
“Kondisi masyarakat yang terus berubah, tentu dibutuhkan penyesuaian lewat aturan,” kata Munafri seusai rapat paripurna.
Menurutnya, pengawasan harus memastikan seluruh ketentuan pembatasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berjalan konsisten, termasuk ketentuan mengenai konsumen dan lokasi penjualan.
“Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita karena jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang kita tidak inginkan. Karena banyak sekali kaidah-kaidah yang membatasi peredaran minol ini,” tuturnya.
Munafri secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan lokasi penjualan, termasuk penerapan ketentuan jarak dari fasilitas masyarakat seperti sekolah.
Selain itu, kondisi geografis Makassar sebagai kota terbuka dengan akses transportasi laut juga menjadi tantangan tersendiri.
Jalur distribusi melalui kapal laut maupun kawasan kepulauan perlu mendapat perhatian agar peredaran minuman beralkohol ilegal tidak luput dari pengawasan.
“Kota terbuka, masuk lewat kapal laut dan sebagainya, ya harus menjadi kontrol kita,” jelasnya.
Juru Bicara Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais (RTQ), menjelaskan bahwa penggantian Perda Nomor 4 Tahun 2014 bukan sekadar perubahan sejumlah pasal, melainkan pembaruan menyeluruh terhadap sistem pengaturan dan pengawasan.
Menurut politisi PPP tersebut, perkembangan perdagangan minuman beralkohol menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi lama.
Salah satunya adalah pola penjualan melalui media sosial dan layanan pengantaran yang membutuhkan mekanisme pengawasan lebih adaptif.
Karena itu, Ranperda diarahkan untuk memperjelas aspek legalitas usaha, pembatasan penjualan, verifikasi usia konsumen, hingga mekanisme penindakan terhadap pelanggaran.
“Pengawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pembatasan dan larangan perdagangan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
“Termasuk verifikasi usia dan keterlacakan kegiatan usaha, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah pusat serta perlindungan data pribadi,” lanjut RTQ.
Ia menegaskan, pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pembagian tugas yang jelas antara perangkat daerah, khususnya sektor perdagangan, pelayanan perizinan, pariwisata, kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Koordinasi dengan kepolisian, instansi pengawasan obat dan makanan, serta bea cukai juga diperlukan agar setiap temuan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Dalam penjelasannya, RTQ menguraikan bahwa berdasarkan naskah akademik, materi Ranperda mencakup tujuh kelompok pengaturan.
Pertama, ketentuan umum mengenai tujuan, kewenangan, serta pembagian tugas antarperangkat daerah.
Kedua, penggolongan minuman beralkohol dan kesesuaian legalitas usaha, termasuk penelitian lapangan, verifikasi teknis, serta berita acara pemenuhan persyaratan.
Ketiga, pengendalian lokasi, waktu, dan tata cara penjualan, termasuk pembatasan usia konsumen serta pengawasan minuman beralkohol tradisional sesuai peruntukan dan ketentuan hukum.
Keempat, pengawasan berbasis risiko melalui pemeriksaan kepatuhan dan sistem data pengawasan, dengan tetap memperhatikan hak pelaku usaha serta perlindungan data pribadi.
Kelima, tindak lanjut hasil pengawasan yang meliputi pembinaan, perintah perbaikan, sanksi administratif sesuai kewenangan, hingga pengamanan administratif barang. Mekanisme ini harus dibedakan dari penyitaan untuk kepentingan penyidikan.
Keenam, koordinasi pengawasan dan pengendalian, termasuk pertukaran data serta penerusan temuan kepada instansi yang berwenang.
Ketujuh, ketentuan peralihan dan penutup yang mengatur legalitas usaha yang telah diterbitkan, penyelesaian permohonan yang masih berjalan, pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2014, serta keberlakuan sementara peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Perda baru.
Menurut RTQ, keseluruhan materi tersebut diharapkan membentuk sistem pengawasan yang lebih terukur sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Ia juga mendorong pembahasan Ranperda melibatkan seluruh fraksi DPRD, pemerintah kota, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat yang terdampak.
Pemerintah kota diminta menyiapkan data legalitas dan lokasi usaha, hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, riwayat penyelenggaraan, serta kapasitas petugas sebagai bahan untuk menguji kelayakan substansi aturan.
“Keberhasilannya perlu melalui peningkatan kepatuhan, berkurangnya pelanggaran berulang, serta penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Melalui pembaruan regulasi tersebut, Pemkot dan DPRD Makassar berharap pengawasan minuman beralkohol tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab persoalan di lapangan.
Tantangan utamanya adalah memastikan aturan baru nantinya dapat diterapkan secara konsisten, menutup celah peredaran ilegal, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, perlindungan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat tetap menjadi orientasi utama dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar. (*)
Komentar