Trotoar.id, Makassar — Harapan pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzadkkar mengendarai partai Demokrat maju dipilkada Gubernur harus kandas ditangan Dewan Pengawas DPP PArtai Demokrat.
Mengingat aturan Organisasi di PD tidak mengenal namanya surat tugas kepada kandidat calon kepala daerah, sehingga terbitnya surat tugas yang diserahkan langsung ketua DPD PD Sulsel Ni’matullah, mengakibatkan Sekjend PD akan di periksa oleh komisi Pengawas DPP PD.
Baca Juga :
Seperti yang di kutip pada Laman Fajaronline.com, jika, surat tugas yang ditandatangani oleh Sekjend DPP PD dianggap sebuah pelanggaran admistrasi sebab PD tidak pernah mengenal dan mengatur terbitnya surat tugas.
“Kita akan panggil sekjend, apa alasan dan dasar dikeluarkannya surat tugas, sepengetahuan saya PD tidak mengenal namanya surat tugas, ” kata Ketua Komisi Pengawas Internal DPP PD Achmad Yahya.
Bahkan surat tugas yang diserahkan pada Jum’at lalu akan menjadi dasar Dewan Pengawas memanggil Sekjend Dan Ketua DPD PD Sulsel mengenai keluarnya surat tugas yang tidak pernah diatur dalam aturan Organisasi PD.
“Tidak ada dalam aturan Atyran Organisasi PD terkait surat tugas, kecuali ada aturan baru ya,”kata Achmad Yahya.
Bahkam Dewan pengawas dalam waktu dekat akan mengklarifikasi terbitnya surat tugas yang di tujukan kepada pasangan IYL-Cakka selaku calon gubernur Sulsel.
“Saya pertanyakan kepada Sekjen terlebih dahulu. Saya akan segara tanya kepada Sekjen agar memberikan penjelasan kepada komisi pengawas terkait surat itu seperti apa, kebijakannya seperti apa,” tegasnya.
Bahkan sejumlah media di Makassar mengabarkan, sejumlah kandidat yang mengikuti proses penjaringan termasuk Proses Simposium yang di gelar DPD PD mempertanyakan keluarnya surat tugas l, dimana Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzadkkar merupakan pasnagan calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui sejumlah proses penjaringan yang dilakukan DPD PD Sulawesi Selatan.
Bahkan informasi ya.g didapat, DPP PD akan segera melakukan rapat khusus bersama majelis tinggi DPD PD, yang mana langkah Sekjend Mengeluarkan Syrat tugas PD ke pasnagan IYL-Cakka tidak sesuai mekanisme, bahkan segala bentuk keputusan Strategis termasuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus sepengetahuan Majelis tinggi yang di ketuai SBY. (**)
Komentar