TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, siap-siap akan dipanggil panwaslu untuk meklarifikasi penggunaan alat negara dalam bentuk kampanye politik.
Bahkan ada sembilan Legislator yang kemungkinan besar akan dipanggil jika mana apa yang dilakukan mereka semua betul melanggar UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, terkhusus pada pasal 69 tentang penggunaan fasilitas negara.
Ke sembilan legislator tersebut yakni Busranuddin Baso Tika (PPP), Rahman Pina (Golkar), Sangkala Saddiko (PAN), Yenny Rahman (PKS), Muh Yunus (Hanura), Andi Vivin Sukmawati (PDIP), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Muh Said (PBB), dan Irwan Djafar (NasDem).
Baca Juga :
Mereka melakukan aktifitas kampanye politik di loby lantai 2 DPRD kota Makassar. Dalam kegiatan tersebut ke Sembilang legislator ini membentangkan spanduk yang bertuliskan “Gerakan Aksi Fraksi Appi-Cicu. Spanduk berukuran sekira 4 × 1 meter itu dipasang di bawah logo Pemerintah Kota Makassar dan tulisan DPRD Kota Makassar.
Mereka yang tergabung dalam Gerakan Aksi Fraksi (Gas) ini menggelar konferensi pers terkait dukungan mereka terhadap kebijakan pasangan calon yang mereka dukung di Pilwalkot Makassar. Hanya saja, aktifitas mereka ini akan berurusan dengan Panwaslu Kota Makassar lantaran menggunakan fasilitas negara.
Bahkan, informasi ini sekarang sudah sampai di Panwaslu kota Makassar.
“Sementara kami mengumpulkan semua informasinya, kalau misalnya sudah memenuhi dua bukti yang cukup pasti kita panggil mereka untuk melakukan klarifikasi,” kata ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari, melalui via seluler, Senin (19/3/2018).
Dia menjelaskan, apa yang dilakukan para legislator ini melabrak UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana dalam pasal 69 dijelaskan, mengenai larangan menggunakan fasilitas negara untuk aktivitas kampanye.
“Aturannya itu ada di pasal 69 huruf H Undang-undang Pemilihan Umum No 10 tahun 2016. Disitu itu normanya, dalam berkampanye dilarang menggunakan fasilitas negara,” ungkap Nursari.
Dalam UU itu, sambung Nursari, memang tidak dijelaskan secara rinci mana-mana saja yang masuk dalam fasilitas negara. Namun, menurut dia, mendefenisikan fasilitas negara sangat mudah.
“Kalau di pasal 69 itu UU cuma menyebut menggunakan fasilitas negara. Tidak ada rinciannya seperti apa fasilitas negara itu. Tapi kan standarnya cukup sederhana, yang namanya fasilitas negara yang dibiayai APBN dan APBD,” urai Nursari.
Adapun sanksinya, kata dia, juga tidak main-main. “Sanksinya, ada di pasal 187 ayat 3 pidana maksimal 6 bulan minimal 1 bulan. Sekarang sementara proses semua,” pungkas dia. (**)
Komentar