TROTOAR. ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah politisi.
Dalam beberapa kasus belakangan, KPK seperti ikut “bermain” untuk menjatuhkan partai beringin. Buktinya, beberapa politisi beringin ditersangkakan dalam kasus berbeda, seperti E-KTP dan dugaan suap PLTU Riau-1 yang terkesan tendensius.
Sementara, beberapa politisi dari partai politik lain tak pernah disentuh, terutama dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkesan di anak emaskan.
Baca Juga :
Manta Ketua Dept Kemaritiman DPP Partai Golkar, Risman Pasigai, mengatakan hal itu saat ditemui di Sekretariat DPP Golkar di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
“Apalagi mendekati Pemilu 2019, elektabilitas Partai Golkar sedang naik. Bahkan bagi lawan politik itu adalah ancaman. Karena itu saya yakin jika Golkar sedang dikerjai dengan menggiring opini bahwa Golkar dihuni koruptor. Menurut saya, inilah kelakuan politik yang tidak patut ditiru. Publik tahu siapa yang sedang berkuasa, sehingga sudah dapat ditebak parpol mana yang dianakemaskan dan dilindungi,” ungkap Risman.
Risman lalu menantang KPK untuk turut mengusut dugaan keterlibatan politisi PDIP yang diduga terlibat dalam kasus E-KTP dan dugaan korupsi lainnya.
Menurut Risman, beberapa politisi PDIP yang santer disebut di media terkait E-KTP yakni Yasonna Laoly dan Ginandjar. Puang Maharani , Pramono Anung yang secara terang di sebut oleh Setya Novanto, Dalam kasus ini, belum lagi kasus BLBI yang di duga melibatkan Megawati kata Risman, KPK terkesan sengaja ingin melindungi dan ikut memainkan peran penguasa untuk menjatuhkan Partai Golkar.
“Kita sepakat korupsi diberantas tapi harus obyektif dengan cara-cara yang elegan. Bukan bertindak menjadi perpanjangan tangan untuk mengikuti kemauan atau bekerja atas dasar pesanan. Harapan kami di Golkar, paling tidak KPK bertindak adil dan bekerja secara profesional,” bebernya.(rilis)
Komentar