KPK Tetapkan Hakim PN Balikpapan dan Dua Pengacara Sebagai Tersangka

Suriadi
Suriadi

Sabtu, 04 Mei 2019 18:46

Gedung KPK (int)
Gedung KPK (int)

TROTOAR.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Balikappan Kalimantan Timur, nsebagai tersangka dalam kasus suap setelah, penyidik KPK melakukan OTT terhadap hakim tersebut

Selain hakim dua orang lainnya juga ikut v di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, setelah penyidik melakukan pemeriksaan 1X24 jam paska operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Balikpapan.

“Iya KYT hakim PN Balikpapan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua orang lainnya yang juga ikut di ciduk dalam OTT kemarin,”Jelasnya.

Baca Juga  Kejaksaan Palopo Jebloskan 3 Terduga Korupsi Kelapas Makassar

Kayat diduga meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan. Kayat disangka melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sebagai pihak yang diduga penerima, KYT disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Syarif dikutip detik.com

Dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Pengacara Jhonson Siburian dan warga atas nama Sudarman yang ditangkap di rumahnya dengan dugaan keterlibatan kasus yang sama.

Baca Juga  Polisi yang Terlibat Membongkar Skandal Korupsi RS Batua dapat Penghargaan dari KPK

Kayat diduga meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan. Kayat disangka melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sebagai pihak yang diduga penerima, KYT disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Syarif.

“Sebagai pihak yang diduga pemberi: SDM dan JHS disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Syarif.

Baca Juga  Kepala BPJN XII Diamankan KPK Dalam OTT

Diketahui slama kasus yang di tangan hakim Kayat sebelum ini menyidangkan kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh tumpahan minyak. Hakim Kayat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp15 milar kepada nakhoda kapal MV Ever Judger Zhang Deyi.

 Komentar

Berita Terbaru
Politik10 November 2026 21:18
Diskresi Bahlil Terbit, Andi Kaswadi Buka Jalan Menuju Periode Keempat di Golkar Soppeng
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Jalan Andi Kaswadi Razak untuk kembali memimpin Partai Golkar Kabupaten Soppeng semakin terbuka. Ketua Umum DPP Partai Golkar...
Politik10 November 2026 20:02
Akankah DPP Golkar Terbitkan Diskresi Untuk Victor Datuan Batara?
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di lima kabupaten di Sulawesi Selatan mulai memasuki agenda konsolidasi organisasi. ...
Metro10 November 2026 18:20
Gubernur Andi Sudirman Serahkan Beasiswa dan Motor untuk Keluarga Almarhum Padayya
TORAJA UTARA, TROTOAR.ID — Kepedulian terhadap keluarga aparatur yang gugur saat menjalankan tugas ditunjukkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudir...
Metro10 November 2026 18:13
Dari Ketahanan Pangan hingga Pendidikan, Sidrap Koleksi 63 Penghargaan
SIDRAP, TROTOAR.ID — Sebanyak 63 penghargaan tingkat provinsi dan nasional berhasil dikoleksi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam kurun waktu...