TROTOAR. ID, MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan peruntukan bantuan keuangan daerah bagi kabupaten/kota untuk mendukung percepatan program prioritas Pemprov Sulsel.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bantuan keuangan daerah berfokus pada pembukaan akses daerah terisolir untuk mendukung konektivitas antar daerah dan bagi daerah yang tengah membenahi akses dan fasilitas destinasi wisata.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat, saat rapat membahas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD 2020 bersama Badan Anggaran Dewan Legislatif Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Badan Anggaran, DPRD Sulsel, Senin, 25 November 2019.
“Kebijakan bantuan keuangan daerah wajib diberi untuk pembangunan destinasi wisata dan membuka ruang terisolir di beberapa daerah di Sulsel,” jelas Abdul Hayat usai menghadiri rapat.
Abdul Hayat selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, bantuan keuangan daerah berguna untuk menstimulasi dan mempercepat program prioritas Pemprov Sulsel untuk mendapat impact berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya pusat ekonomi baru.
“Bantuan keuangan itu untuk mempercepat program prioritas, karena memang ada daerah-daerah tertentu yang harus distimulasi dengan bantuan keuangan supaya efek dominonya ada, kaitan dengan percepatan perekonomian,” jelas Abdul Hayat.
Abdul Hayat menyebutkan, hingga saat ini, progres pembangunan infrastrukstur jalan, jembatan dan bandara melalui bantuan keuangan Rp300 miliar yang diberikan tahun 2019 lalu mulai terlihat hasilnya.
“Selama ini sudah berproses misalnya di Luwu, kemudian di Selayar, tetapi ini (daerah yang telah memasukan proposal bantuan keuangan daerah tahun 2020) akan diteliti dan dicermati dengan proposal yang ada, tidak serta merta langsung diberikan (bantuan keuangan),” jelas Abdul Hayat.
Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Rudy Jamaluddin menyebutkan, hingga saat ini, proposal bantuan keuangan daerah yang diterima telah mencapai Rp1 triliun. Angka ini melebihi jumlah yang telah disiapkan Pemprov Sulsel, yakni Rp500 miliar.
“Terkait bantuan keuangan dari seluruh daerah sudah sampai Rp1 triliun, kita tetap pada plafond yang mengarah pada sasaran program prioritas, menyentuh hal-hal produktif yang memberikan impact atau outcome bagi Sulsel,” sebut Rudy.
Rudy menyebutkan, tingginya permintaan keuangan daerah melalui proposal yang masuk, adalah bentuk semangat melakukan sinergitas antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
“Ini merupakan hal positif karena adanya semangat Pemda melakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi,” sebut Rudy.(*)
Komentar