TROTOAR.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Menggelar Rapat dengar Pendapat Bersama Dengan Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulselbatra terkait kenaikan tagihan Listrik yang dialami warga
Hingga satu persatu Anggota Komisi DPRD Sulsel mencecar pertanyaan kepada pihak PLN terkait membengkaknya tagihan listrik yang harus dibebankan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Bahkan anggota Komisi D Syamsuddin Karlos mengatakan jika pihak PLN telah melakukan pembohongan publik, parahnya lagi PLN telah “merampok” Warga.
Baca Juga :
“Kita harus jujur di sini, PLN harus mengungkapkan yang sebenar-benarnya jangan alasan pandemi, PLN “merapok” Rakyat, ” Kata Syamsuddin Karlos
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menegaskan jika PLN harus jemtel untuk. Menyampaikan kondisi real yang harus dibayar rakyat, jangan beban yang tidak digunakan dibebankan kepada rakyat.
Hingga dia meminta kepada GM PLN wilayah Sulselbatra untuk mundur dari jabatannya sebab tidak mampu membawa PLN sebagai perusahaan Negara yang profesional.
“Kalau seperti ini sebaiknya Bapak Mundur saja, karena kami anggap bapa telah gagal memimpin PLN untuk profesional, ” Kata Karlos
Selain Syamsuddin Karlos, anggota Fraksi PDIP Antara Mangkona menyebutkan jika PLN dalam bekerja tidak profesional dalam sistem analisis data tagihan pelanggan
“Ini sudah membuktikan jika PLN tidak memiliki sikap profesionalisme dalam bekerja khususnya dalam melakukan pendataan tagihan listrik terhadap warga,” Kata Ansari Mangkona
Bahkan dikatakan jika dengan kondisi seperti ini PLN bekerja asal-asalan sehingga beban diberikan kepada pelanggan PLN sementara
Komentar