TROTOAR.ID, Jakarta – Dari hasil KPK menyebut masalah penyaluran bansos masih terkait data warga penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan mengungkap penyebab tidak tepat sasarannya Bansos selama ini.
“Kurang lebih isinya (rekomendasi ke Kemensos) masih sama itu, tentang ketidakakuratan DTKS dan kualitas data di dalamnya,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers bersama Mensos Tri Rismaharini alias Risma di Gedung Merah Putih, Jakarta,, Senin (11/1).
Dari kajian KPK, sebanyak 16,7 juta dari 97 warga di DTKS Kemensos ternyata tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Padahal, NIK merupakan instrumen untuk memastikan agar warga yang terdata benar-benar ada dan pemberian bansos tepat sasaran, sehingga KPK meminta Mensos untuk menghapus DTKS yang tak memiliki NIK
“Jadi Bu Risma kira-kira punya DTKS 97 juta. Sebenarnya 16,7 juta ini kami nggak yakin orangnya ada atau enggak karena nggak ada NIK,” kata Pahala.
“Kami dari dulu sudah bilang ini dihapus saja Bu yang 16,7 juta ini. Diganti dengan yang ada di Dukcapil (Kemendagri),” kata Pahala.
Menurut Pahala, data warga yang dihapus di DTKS bisa diganti atau dicocokkan dengan data lain yang berasal dari Dukcapil Kemendagri.
Pahala menambahkan, kajian KPK juga menemukan sebanyak 1,06 juta warga di DTKS memiliki NIK ganda.
“Dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal,” kata Pahala.
Pahala menambahkan, tak akuratnya DTKS tersebut seharusnya Kemensos segera melakukan pembenahan berkoordinasi dengan Kemendagri, karena jika tidak dibenahi maka penyaluran bansos tidak akan pernah bisa tepat sasaran. (**)
Komentar