TROTOAR.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, di Jalan Cendrawasih, Rabu, 19 Mei 2021.
Dalam sambutannya, Abdul Hayat menyampaikan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Khususnya, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
“Dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan. Yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja,” urainya.
Adapun sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, lanjut Abdul Hayat, adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
“Saya meyakini bahwa kehadiran saudara di sini dapat bersinergi dengan para narasumber dan instruktur yang memiliki wawasan teoritis dan konseptual. Ini merupakan perpaduan yang menjanjikan untuk terbentuknya komitmen pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan, dan fasilitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, peserta pelatihan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan, metode atau alat dalam pelayanan publik.
“Saya berharap kepada seluruh peserta pelatihan ini dapat memanfaatkan secara sungguh-sungguh forum ini, untuk lebih mengembangkan wawasan, cara pandang yang baru, dan segar dalam menyikapi setiap permasalahan dan memiliki kemampuan berfikir konseptual strategis. Sehingga secara kreatif mampu melaksanan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan,” harap Hayat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Asri Sahrun Said, mengatakan, pada prinsipnya kegiatan ini bertolak dari beberapa OPD. Dimana, capaian SAKIP masih dalam posisi D, bahkan ada masih posisi CC.
“Kita ingin seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel itu sudah bisa meraih predikat yang lebih baik. Minimal, BB dan kalau bisa semua ke A,” ujarnya.
Menurutnya, ia sudah melaksanan pola 10, 20, dan 70. 10 persen dari alokasi waktu untuk dilakukan secara tatap muka, biasanya ceremony pembukaan dan penutupan, kemudian kegiatan pengujian. 20 persen itu, dilakukan secara mandiri. Mereka berlatar belakang masing-masing OPD, tentu memiliki petunjuk dan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
“70 persen itu, kita lakukan secara virtual. Menggunakan learning system, jadi kita lakukan virtual itu secara baik,” kata Asri Sahrun.
Ia menambahkan, tahun ini dengan enam OPD yakni Bappelitbangda, BKAD, Diskominfo, Inspektorat, BKD dan BPSDM, yang menopang hadirnya penyelenggaraan Diklat yang baik.
“Kita berharap agar kedepannya bukan cuma enam OPD, akan tetapi semua OPD lingkup Pemprov Sulsel. Dan yakinkan bahwa kegiatan ini berbiaya murah,” pungkasnya. (Al/Lth)
Komentar