Trotoar.id Makassar — Ketua Fraksi Partai amat Nasional merespon opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
WDP merupakan bukti jika carut marutnya sistem pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah, sehingga dia menganjurkan agar kiranya OPD dengan nilai terburuk segera diEvaluasi
“Ini bukan kebanggaan, sebab 9 tahun kita meraih terus WTP, baru kali ini kita meraih WDP, OPD yang berasal harus segera dievaluasi,” Kata Syamsuddin Karlis Usai mengikuti paripurna pengumuman Hasil pemeriksaan BPK RI, Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga :
Dia menyebutkan prestasi opini WDP yang diberikan BPK imbas dari besarnya belanja program pemerintah provinsi ketimbang realisasi pendapatan daerah
Yang amana pengeluaran dan pendapatan harus seimbang sehingga hal ini harus segera dievaluasi untuk kembali dapat merebut penghargaan tertinggi dari BPK.
PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan jika opini yang diraih untuk LHP tahun anggaran 2020 dianggap sebuah kecelakaan, sehingga dirinya akan segera memperbaiki sistem yang mengakibatkan WTP tidak dapat diraih.
“Ada yang salah makanya kami akan memperbaiki hal yang salah, bahkan akan mengevaluasi sistem dan kepala OPD yang mengakibatkan captain WTP tidak dapat dipenuhi,” Ungkapnya
Evaluasi sistem yang dia maksud dengan melakukan perubahan pada belanja program serta menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tahun depan WTP dapat kembali diraih.
Dia juga mengaku jika kebijakan pada anggaran Tahun 2020 bukan kewenangan penuhnya melainkan kewenangan Nurdin Abdullah yang pada tahun 2020 masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel.
Diketahui kurung waktu 1 Dekade Pemerintah Provinsi 9 kali berturut-turut turut telah berhasil meraih penghargaan Opini WTP dan sebagai kebanggaan bagi pemerintah provinsi dan menjadi provinsi percontohan pada tata kelola keuangan daerah dinKawasan Timur Indonesia.
Komentar