1.005 Huntap untuk Korban Banjir Bandang Luwu Utara yang Dibangun Pemerintah

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Rabu, 09 Juni 2021 13:30

1.005 Huntap untuk Korban Banjir Bandang Luwu Utara yang Dibangun Pemerintah

Trotoar.id, Luwu Utara — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara terus menggenjot pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir bandang. 

Berdasarkan data awal, rumah rusak berat akibat banjir bandang sebanyak 1.019 unit, tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dibantu tim dari BPBD dan DPRKP2, kemudian jumlah 1.019 unit ini menyusut menjadi 1.005 unit.

Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, Muslim Muhtar, mengutarakan bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh APIP, terjadi penyusutan sebanyak 14 unit, sehingga total untuk pembangunan huntap di Luwu Utara sebanyak 1.005 unit. 

“Terjadi penyusutan karena ada yang dobel dan ada pula yang tidak memiliki lokasi atau tidak diketahui di mana tempatnya,” jelas Muslim, melalui ponselnya, Selasa (8/6/2021), di Masamba. 

Muslim menyebutkan, 1.005 unit huntap tersebut sudah termasuk 50 unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2020 lalu. Selebihnya, 955 unit, akan dibangun tahun ini. 

“Sesuai harapan ibu Bupati, pengerjaan pembangunan huntap selesai di akhir tahun,” sebut Muslim. Rincian 1.005 unit huntap ini, sebut dia, adalah; 897 unit dari BNPB Pusat, 72 unit dari Kementerian PUPR, dan 50 unit dari Pemprov Sulsel. 

Sebelumnya, juga telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembangunan Huntap yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Armiadi, di Ruang Rapat Sekda, dan dihadiri beberapa pihak terkait. 

Rapat tersebut dilakukan sebagai bukti keseriusan Pemda Luwu Utara untut mempercepat pembangunan huntap bagi korban bencana banjir bandang. Armiadi berharap, semua lokasi yang sudah melalui tahapan verifikasi, harus aman dari potensi bencana.  

“Terkait jumlah huntap harus dicocokkan dengan luas lahan kita. Lokasi tanah juga harus jelas. Apakah sudah jauh dari bencana. Nah, ini harus diperjelas juga, karena kita mau melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita,” kata Armiadi. 

Ia pun berharap agar pelaksanaan pembangunan huntap bisa berjalan lancar sesuai harapan bersama. “Kita harap apa yang kita lakukan ini bisa berjalan sesuai rencana. Lebih cepat kita selesaikan, maka lebih cepat pula dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, huntap dibangun melalui sistem kontraktual dengan pihak penyedia yang melibatkan kelompok masyarakat sebagai tenaga kerja dan komponen pendukung lainnya. 

Huntap yang dibangun menggunakan konsep rumah tahan gempa yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dari Kementerian PUPR. Turut hadir dalam rapat tersebut, Pabung Mayor Arm Syafaruddin, Asisten Ekonomi Pembangunan Alauddin Sukri, Kalaksa BPBD Muslim Muhtar, Kepala BPKAD Baharuddin, Sekretaris DPRKP2 Syahruddin serta para Camat. (Mr/LH)

Berikut sebaran 1.005 unit huntap yang dibangun:

Kecamatan Baebunta (459 unit) 

1. Desa Radda (337) 

2. Desa Meli (121)

3. Desa Sassa (1)

Kecamatan Baebunta Selatan (11 unit)

1. Desa Beringin Jaya (10)

2. Desa Lembang-lembang (1)

Kecamatan Sabbang (24 unit) 

1. Desa Salama (6)

2. Desa Pengkendekaan (3)

3. Desa Malimbu (11)

4. Desa Sabbang (4)

Kecamatan Masamba (206 unit)

1. Desa Bone Tua (170)

2. Desa Maipi (26)

3. Desa Baloli (4)

4.  Desa Kamiri (6) 

Kecamatan Mapedeceng (305) 

1. Desa Mapedeceng Dusun Porordoa (305).

Penulis : Lh

 Komentar

Berita Terbaru
News21 Juni 2021 23:42
Kunjungi TPI Sumpang, Andi Ina Ingatkan Protokol Kesehatan
Trotoar.id, Barru -- Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi INa Kartika Sari melakukan meninjau proses rehabilitasi bangunan Tempat P...
News21 Juni 2021 22:54
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara...
News21 Juni 2021 22:49
Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Tentang Kesehatan
Trotoar.Id, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan ke...