Jejerkan Kasus Korupsi Mangkrak, Rakyat Serukan #PekanMelawan: Desak Jokowi Pecat Firli

TROTOAR.ID, JAKARTA – Dalam rangkaian dimulainya #PekanMelawan (week of resistance), hari ini sejumlah lembaga mahasiswa, bersama gerakan #BersihkanIndonesia menggelar teatrikal di depan gedung KPK, Jakarta, untuk menghadang rezim Jokowi yang mewarisi kematian KPK. 

Aksi ini sekaligus menyerukan kepada rakyat Indonesia yang jengah dengan pemerintahan oligarki untuk terus lantang menyuarakan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa.

Para aktivis menjejerkan kasus-kasus korupsi mangkrak yang melibatkan aktor utama di partai politik. “Kasus korupsi itu membentang dari sektor pertambangan (minerba), kehutanan dan sumberdaya alam, KPK, hingga bantuan sosial Covid-19 dan ekspor benur,” kata Juru Bicara #BersihkanIndonesia, Asep Komaruddin, dalam keterangan tertulis yang sampai kepada trotoar.id, 28 Juni 2021.

Menurut Asep, represi di zaman Presiden Jokowi semakin merajalela bahkan di tengah pandemi covid-19 yang mencekik rakyat. 

Ia menilai puncak represi itu justru dilakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanah reformasi dengan merevisi undang-undangnya dan memecat puluhan penyidik. 

“Meski rakyat, akademisi, mahasiswa, buruh dan tokoh agama di negara ini telah memperingatkan dengan suara lantang, namun Jokowi memilih diam dan itu berarti setuju ‘pembunuhan’ lembaga antirasuah itu,” terangnya.

Pelemahan lembaga antirasuah di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, kata dia, ketika revisi UU KPK disahkan. 

Kala itu, meskipun memicu sejumlah aksi penolakan massif di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan. 

“Usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Direktur Penindakan KPK,” tuturnya.

Asep menyebut upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini.

“Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption,” kata Asep Komaruddin yang juga dari Greenpeace Indonesia. 

Survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan jika mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat. Hasil survei tersebut dapat menunjukkan realita yang terjadi saat ini. Jika menyampaikan pendapat yang mengkritik pemerintah melalui sosial media, maka UU ITE siap mengancam. Jika menyuarakan pendapat melalui aksi, represifitas dari aparat kepolisian sulit untuk dihindari. 

“Bahkan kini kebebasan berpendapat di kampus kerap diberangus. Pola-pola seperti ini tidak boleh dibiarkan, pembungkaman berekspresi tidak boleh mendapatkan tempat di negara demokrasi. Pembungkaman ekspresi yang terjadi di kampus-kampus, sosial media, hingga demonstrasi adalah bentuk penurunan kualitas demokrasi. Jika negara tidak kunjung memperbaiki, maka hanya ada satu kata, Lawan!,” Leon Alvinda Putra, Ketua BEM Universitas Indonesia. 

“Mereka memperlakukan orang yang berdemonstrasi layaknya penjahat, seakan-akan demonstrasi merupakan tindakan terlarang. Jika menyampaikan aspirasi merupakan tindakan kriminal, lalu dengan cara apa penguasa dapat mendengar?,” ujar Rinaldi, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Lambung Mangkurat dan Koordinator BEM se-Kalimantan Selatan. (rls)

*Alam