Mahasiswa UGM Beri Gelar ke Jokowi ‘Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan’, Ketua BEM UI: Lawan!

Awal Febri
Awal Febri

Senin, 28 Juni 2021 23:37

Presiden Indonesia Joko Widodo.(Dok: Int)
Presiden Indonesia Joko Widodo.(Dok: Int)

TROTOAR.ID, JAKARTA – Kini Presiden Joko Widodo mendapat gelar baru dari anak-anak mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mahasiswa UGM itu memberi gelar, “Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.” 

Setelah sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menjuluki Jokowi sebagai “The King of Lip Service.”

Poster berisi ucapan itu diunggah di akun media sosial Twitter Aliansi Mahasiswa UGM. 

Dalam poster itu ditampilkan sejumlah berita yang memuat judul pernyataan Jokowi, di antaranya statement Jokowi  “Masyarakat Harus Aktif Sampaikan Kritik.”

Baca Juga  Firli Bahuri Tak Indahkan Permintaan Jokowi untuk Tidak Berhentikan Novel dkk dari KPK, Alasannya karena Sibuk Kerja

Aliansi Mahasiswa UGM menjelaskan bahwasanya hal tersebut adalah keresahan mahasiswa. 

“Iya (mewakili sikap BEM UGM). Anggota BEM adalah bagian juga dari Aliansi Mahasiswa UGM,” kata Ketua BEM KM UGM Muhammad Farhan, Senin, 28 Juni 2021.

Baca Juga  Wapres JK Tinjau Rencana Pembangunan Kampus UIM Makassar

Farhan menyebut jika pemerintah tidak bisa menerima kritik sebaiknya tak perlu mengumbar janji.

Farhan berpesan sebaiknya tidak berjanji bila tak mampu menepati.

“Sebaiknya tidak perlu mengumbar janji dan sebaiknya merevisi apa yang sudah disampaikan kepada publik,” tuturnya.

Farhan menegaskan secara terbuka bahwa BEM KM UGM itu mendukung apa yang disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa UGM. 

Baca Juga  Munas Golkar, Tetapkan Airlangga Ketua Umum Periode 2019-2024

“Secara tegas kami akan sampaikan bahwa apa yang dikeluarkan oleh akun Twitter Aliansi Mahasiswa UGM merupakan fakta-fakta yang jelas dan mewakili keresahan mahasiswa,” kunci Farhan. 

Terpisah, Ketua BEM Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra menyampaikan  kini kebebasan berpendapat di kampus kerap diberangus. 

Menurutnya pola-pola seperti ini tidak boleh dibiarkan, pembungkaman berekspresi tidak boleh mendapatkan tempat di negara demokrasi.

Ia menyebut bahwa pembungkaman ekspresi yang terjadi di kampus-kampus, sosial media, hingga demonstrasi adalah bentuk penurunan kualitas demokrasi. 

“Jika negara tidak kunjung memperbaiki, maka hanya ada satu kata, Lawan!,” Leon Alvinda Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima trotoar.id, Senin, 28 Juni 2021. (D)

*Alam

 Komentar

Berita Terbaru
Politik06 November 2026 22:26
Ribuan Massa Padati Harlah ke-15 NasDem di Sidrap, 212 Kader Penggerak Resmi Dilantik
SIDRAP, TROTOAR.ID — Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-15 Partai NasDem di Sulawesi Selatan menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik partai hin...
Metro06 November 2026 21:02
IPM Sulsel 2026 Tembus 76,66, Bone Catat Pertumbuhan Tertinggi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemban...
Politik06 November 2026 16:39
IAS Minta Pengurus Golkar Sulsel Melek Media dan Digital, Jangan Gagap Zaman
JAKARTA, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di...
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...