JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027 yang isinya berupa penunjukan 11 anggota tim seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu.
Koordinator Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Anwar Razak menanggapi hal ini bahwa dari 11 orang yang ditunjuk, ada 4 orang yang berasal unsur pemerintah, yaitu Juri Ardiantoro, Edward Omar Sharif Hiariej, Bachtiar, dan Poengky Indarti.
“Padahal sesuai perintah UU Pemilu, unsur dari pemerintah terdiri 3 orang, 4 orang unsur akademisi dan 4 orang lagi dari unsur masyarakat,” terangnya, Rabu (13/10).
Baca Juga :
KOPEL menilai bahwa penunjukkan 4 orang dari unsur pemerintah ini telah menabrak amanat UU. Menurutnya, Presiden menunjukkan ketidak hati-hatian dalam membuat keputusan.
“Ini tentu akan menjadi Preseden buruk terhadap nilai-nilai integritas yang menjadi semangat kepemiluan dan ditanamkan pada penyelenggara Pemilu dan menjadi awal yang buruk untuk melahirkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memegang komitmen terhadap aturan kepemiluan,” tuturnya.
Anwar Razak menganggap ini akan berimplikasi pada melebarnya konflik kepentingan saat proses seleksi karena proses seleksi komisioner menjadi kunci terbangunnya integritas penyelenggara yang bersih dari intrik kepentingan.
KOPEL Indonesia juga menilai bahwa penunjukkan Juri Ardiantoro sebagai anggota Timsel dan Ketua Timsel sangat tidak tepat.
“Dalam catatan kami dia adalah mantan tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pemilu yang lalu yang tentu belum lepas dari kepentingan politik. Keberadaan Juri Ardiantoro akan semakin menambah kuatnya potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi dan melebarkan proses seleksi yang sarat dengan kepentingan politik,” tuturnya.
Selain itu, dalam catatan KOPEL Indonesia, Juli Ardiantoro bersama dengan Chandra M Hamzah dan Abdul Ghaffar Rozin adalah mantan anggota tim seleksi komisioner Ombudsman yang tidak berhasil memilih komisioner dalam perspektif kesetaraan gender.
“Track recordnya merupakan catatan penting bagi pencapaian nawacita Jokowi terhadap lahirnya kebijakan yang adil, setara dan tidak diskriminatif. Kehadiran mereka menyangsikan akan munculnya komisioner perempuan yang bisa mengawal proses Pemilu dalam perspektif kesetaraan gender,” ungkapnya.
KOPEL sangat skeptis adanya proses seleksi yang fair dan melahirkan komisioner yang berintegritas. Oleh karena itu pihaknya memandang penting bagi Presiden untuk meninjau ulang keputusan presiden untuk memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam UU.
“Membersihkan potensi konflik kepentingan, menjaga integritas dan memastikan prinsip-prinsip kesetaraan,” tutupnya. (Alam)
Komentar