Trotoar.id, Makassar – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar rapat dengar pendapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Perseroda dan pedagang Kaki Lima di kawasan Lego-Lego CPI.
RDP yang membahas soal penataan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Center Poin Of Indonesia, termasuk soal sewa tenan yang dianggap berat bagi pedagang yang ada di lego-lego.
Dalam rapat Perwakilan pedagang kali Lima Kawasan CPI, mengatakan jika tenan yang disiapkan dan disewakan kepada pedagang kaki lima sangatlah tidak sepadang dengan biaya yang harus di bayar.
Baca Juga :
Sehingga dia meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap pedagang serta mempertimbangkan biaya retribusi tenan di kawasan lego-lego. 1
“Kami ini mau makan pak, kami ini mantan Napi yang sudah insaf dan kami ingin hidup normal, tolong kasih kami ruang untuk berdagang di Lego-Lego, ini untuk kehidupan anak istri kami pak,” Kata Achmadi Rick dalam rapat RDP yang di gelar di gedung Tower DPRD Suslel lantai 5
Mendengar keluhan masyarakat, Wakil ketua Komisi C Andre Prasetyo Tanta, yang memimpin rapat, mengatakan pedagang butuh perhatian jangan sampai kawasan CPI jadi kawasan Komersial untuk para mereka yang berdasi dan berkantong tebal
“Saya sering reses, sospers, kundapil di Jalan Rajawali, apa lagi itu Dapil saya, dimana masyarakat sering mengeluhkan hal itu, dan selama pembangunan Kawasan CPI, masyarakat kurang mendapat perhatian baik dari pengelola kawasan CPI dan Pemerintah sendiri ” Kata Andre Prasetyo Tanta
Hal senada juga disampaikan Fachruddin Rangga, namun Politisi partai Golkar tersebut menanyakan status dari Dekranasda yang mengaku sebagai pengelola,
“Saya mau tanya ini dekranasda bagian dari struktur pemerintah atau bukan kalau bukan berarti sama dong dengan Pedagang yang merupakan pihak ketiga, ” Katanya
Sehingga dia mengaku jika Dekranasda tidak memiliki kewenangan untuk mengelola Lego-lego yan ada di kawasan CPI, sebab berdasarkan sepengetahuan DPRD, Lego-lego dikelola oleh perseroda bukan dekranasda
Anggota Fraksi PKB yang juga ikut dalam RDP meminta pemerintah tegas atas keberadaan dekranasda, karena dekranasda tidak memiliki legal standing sebagai pengelola Lego-lego.
“Dekranasda tidak pernah kami tahu dan dengar sebagai pengelola Lego-lego, yang kami tahu di komisi C pengelolanya adalah Perseroda,” Ucapnya.
Komentar