Trotoar.id, Makassar – Sekretariat DPRD Kota Makassar mengadakan diskusi publik dengan tema “Artificial Intelligence (AI) dalam Transformasi Pemerintah dan Pilkada” pada Senin, 5 Agustus 2025.
Diskusi yang berlangsung di Hotel Aston Makassar ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, Kepala Bappeda Makassar, Zulkifli Nanda, dan pengembang AI serta anggota AICO, Sulfikar Suaib.
Sekretaris DPRD Makassar, H Dahyal, secara resmi membuka acara tersebut dan memberikan sambutan pembuka yang menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dalam pemerintahan lokal.
Dalam paparannya, Sulfikar Suaib menjelaskan dasar-dasar AI dan pentingnya teknologi ini di era digital, menekankan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor.
Sulfikar menambahkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang AI dan pemanfaatannya secara optimal dapat membantu manusia menyederhanakan berbagai tugas, mulai dari administrasi hingga pengambilan keputusan strategis.
“Kita harus belajar dan memanfaatkan AI sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan,” katanya.
Zulkifli Nanda, Kepala Bappeda Makassar, juga menyoroti manfaat dan risiko AI. Menurutnya, meskipun teknologi AI dapat membawa dampak positif dalam banyak aspek, seperti mempercepat proses pelayanan publik, ada juga risiko negatif yang perlu diantisipasi.
“AI ibarat dua mata pisau, di mana satu sisi menawarkan kemajuan, sementara sisi lainnya bisa menimbulkan dampak sosial, seperti peningkatan pengangguran,” ungkapnya.
Zulkifli menekankan bahwa Pemkot Makassar di bawah pimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi yang melibatkan teknologi AI dalam layanan publik.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari visi Makassar sebagai kota yang siap menghadapi tantangan era digital.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyoroti pentingnya regulasi yang tepat dalam penggunaan AI, terutama dalam konteks politik dan pemerintahan.
“Kita harus memastikan bahwa teknologi AI dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk segelintir kelompok tertentu,” tegasnya.
Ari juga menambahkan bahwa potensi AI untuk menggantikan tenaga manusia dalam beberapa sektor harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak agar tidak meningkatkan angka pengangguran di daerah.
Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam pembangunan dan pemerintahan daerah.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memahami dan mengarahkan penggunaan AI yang bertanggung jawab di Makassar, sekaligus sebagai upaya persiapan menjelang Pilkada yang semakin dekat.
Komentar