Makassar, Trotoar.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, SE, M.Si, menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi di Makassar.
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan, Sekretaris Provinsi, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kapolda, Forkopimda, dan para kepala daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam rapat, dibahas langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani potensi bencana yang meningkat akibat fenomena hidrometeorologi.
Baca Juga :
Berdasarkan kajian BMKG Sulawesi Selatan, 16 wilayah di provinsi ini telah terdampak banjir, sehingga peningkatan kesiagaan darurat menjadi prioritas utama.
Bantuan dan Upaya Pemerintah
Menko PMK, Pratikno, menyampaikan bahwa BNPB telah menyalurkan bantuan senilai Rp 14 miliar untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Sulawesi Selatan.
Bantuan ini mencakup dana darurat untuk kebutuhan evakuasi, penanganan korban, serta rehabilitasi infrastruktur yang rusak.
Selain itu, Kepala BNPB juga mengusulkan program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah terdampak dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
Kepala BMKG memaparkan potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi, yang diprediksi memuncak pada Januari hingga Februari 2025.
Beberapa daerah rawan seperti Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Barru mendapat perhatian khusus, termasuk wilayah Bontocani dan Tellulimpoe di Kabupaten Bone yang diperkirakan mengalami curah hujan sangat tinggi pada awal Januari.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, menyerukan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana akibat curah hujan tinggi.
Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan warga.
“Bencana banjir ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat. Kami akan terus memantau situasi dan memastikan proses evakuasi berjalan lancar,” ujar Yasir.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat sistem tanggap darurat di seluruh wilayah terdampak.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan, menggarisbawahi pentingnya sinergi antar pihak dalam menghadapi tantangan bencana.
“Kami akan bergerak cepat dengan melibatkan semua OPD terkait untuk menangani dampak bencana dan meminimalkan kerugian masyarakat,” tegasnya.
Rapat ini menegaskan komitmen semua pihak dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, dengan harapan agar dampak hidrometeorologi dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Komentar