MAKASSAR, TROTOAR.ID – Ratusan guru di Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD Makassar, Rabu (12/2/2025), menuntut kejelasan terkait pencairan tunjangan sertifikasi yang belum mereka terima sejak Juli hingga Desember 2024.
Para guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Sertifikasi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Wakil Ketua I DPRD Makassar Andi Suharmika.
Ia didampingi oleh anggota Komisi D, Muchlis Misbah dan Fahrizal Arrahman Husain, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril.
“Kami yang jumlahnya 278 orang belum menerima tunjangan sertifikasi selama enam bulan. Ini adalah hak kami sebagai pendidik,” tegas salah satu perwakilan guru dalam forum tersebut.
Permasalahan ini diduga bermula dari keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Pendidikan.
SK tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk mentransfer dana tunjangan ke daerah.
Keterlambatan ini disebut akibat kesalahan input data dari pihak sekolah dan verifikasi data yang terhambat di tingkat kementerian karena beban kerja tinggi di akhir tahun.
Anggota Komisi D, Muchlis Misbah, menilai Pemkot Makassar harus bertindak lebih sigap.
“Ini persoalan serius yang menyangkut kesejahteraan guru. Jangan dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai terulang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan sosok yang kompeten di jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, untuk memastikan masalah administrasi tidak terus menjadi hambatan bagi para guru.
“Kami minta wali kota ke depan benar-benar memilih kepala OPD yang paham kondisi lapangan dan mampu bertindak cepat. Pendidikan adalah pilar masa depan, dan guru-guru kita harus mendapat perhatian penuh,” tambahnya.
Aksi para guru ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah kota agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan memperbaiki sistem manajemen pendidikan yang lebih responsif dan transparan.
Komentar