Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Plt direksi Badan Usama Milik Daerah (BUMD) tidak berasal dari unsur partai Politik
Meski salah satu PLT direksi berasal dari Unsur partai Politik, namun Munafri Meminta kepada Adi Rasyid Ali yang juga ketua Partai Demokrat kita Makassar untuk mengundurkan diri dari Partai Politik
“semua berasal dari unsur profesional, dan tidak ada urusan partai politik, kalau Pak Adi Saya meminta di mengundurkan diri dari Partai,”/ dan itu wajib,” kata Munafri
Baca Juga :
Menurutnya penempatan propesional dalam jajaran direksi dan bukan dari partai politik untuk menjaga netralitas dan profesionalisme direksi dalam menjalankan amanah yang di emangnya
Ketua Golkar Makassar ini juga menyampaikan, dirinya tidak ingin ada pengurus partai politik dalam struktur Perusda lantaran dia tidak ingin ada kepentingan politik di balik jabatan yang dikembangkan para direksi dan Dewan Pengawas.
“Plt Direksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Makassar didasarkan pada latar belakang dan kompetensi profesional, bukan kepentingan politik menjelang Pilwali 2024,” tegasnya
“Mereka yang dipercaya sebagai Plt Direksi Perumda berasal dari latar belakang yang beragam. Ada dari unsur profesional, dan mereka semua memiliki kompetensi di bidang masing-masing,” ujar Appi.
Appi pun membantah jika perombakan direksi di empat perusda tersebut sebagai balas Budi politik pada pilkada kita Makassar yang lalu.
“Tidak ada sama sekali unsur politik atau kaitan dengan Pilwali. Apalagi kalau dikaitkan dengan balas jasa, itu tidak benar. Makanya kita tidak mengisi direksi dengan orang oartai,” katanya
Seperti diketahui, sebelumnya Appi mengambil langkah tegas dengan merombak total jajaran direksi pada empat Perumda di Kota Makassar, yakni PDAM, PD Parkir, PD Pasar, dan PD Terminal.
Ia juga menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi strategis tersebut, termasuk Dirut dan Direktur Keuangan.
Diketahui beberapa Perusda sebelumnya di isi oleh kader kader partai politik, seperti di Perusda PDAM, Parkir, Pasar, terminal di isi perwakilan partai politik
Komentar