MAKASSAR, Trotoar.id – Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan mempertanyakan minimnya royalti yang diterima PT Sulsel Andalan Energi (PT SAE) dari kerja sama pengelolaan gas bumi di Kabupaten Wajo bersama PT Energy Equity Epic (EEE).
Dalam rapat Banggar yang digelar di DPRD Sulsel, Kamis (11/9/2025), anggota Banggar Irfan AB mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesepakatan kerja sama yang hanya memberikan fee sebesar 2,5 persen, jauh di bawah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Perda, perusahaan daerah seharusnya menerima minimal 10 persen dari hasil kerja sama pengelolaan sumber daya alam di Sulsel.
“Saya mempertanyakan mengapa PT SAE hanya menyepakati komitmen 2,5 persen dengan PT Energy Equity Epic. Dalam Perda, sudah jelas disebutkan bahwa kerja sama pengelolaan sumber daya alam harus memberikan pendapatan minimal 10 persen,” tegas Irfan AB dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal ini, Direktur PT SAE, Andi Rianto, yang hadir langsung dalam rapat Banggar, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa selain menerima komitmen fee sebesar 2,5 persen, PT SAE melalui anak usahanya juga memperoleh peluang bisnis lain, seperti pengadaan catering dan pemasangan pipa gas yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.
“Pendapatan yang diraih dari kerja sama pengelolaan gas bumi di Wajo sebesar 2,5 persen, setara dengan Rp4 miliar per tahun. Nilai ini juga dibagi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo,” ungkap Andi Rianto.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan anggota Banggar.
Mereka menilai angka 2,5 persen terlalu kecil dan berpotensi merugikan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang dikelola.
Rapat Banggar ini menjadi sorotan karena menyangkut optimalisasi pengelolaan kekayaan alam Sulsel sekaligus transparansi dalam kerja sama yang melibatkan perusahaan daerah dan pihak swasta.
DPRD Sulsel berencana untuk mengevaluasi kembali perjanjian kerja sama tersebut guna memastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Komentar