JAKARTA, Trotoar.id – Kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 5.000 siswa dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diperlakukan sebagai kondisi darurat. Evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggara dinilai mendesak dilakukan.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas, dan keras terhadap para penyelenggara MBG. Darurat MBG, yes. Stop program MBG, no,” kata Toto.
Baca Juga :
Menurutnya, kejadian tersebut sudah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua murid. Banyak yang mulai meragukan keamanan makanan gratis di sekolah.
Namun, program itu tetap harus berjalan karena merupakan salah satu misi utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kesenjangan gizi anak-anak Indonesia.
Toto menilai MBG adalah “separuh nyawa politik” Prabowo. Jika gagal, dampaknya akan besar secara politik, namun bila berhasil akan menjadi legacy yang dikenang sepanjang sejarah bangsa.
“Tak ada alasan menghentikan MBG. Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat gizi baik untuk masa depan bangsa yang sehat dan cerdas,” tegas Toto.
Dalam pengamatannya di lapangan, Toto menemukan mayoritas dapur penyedia MBG belum memenuhi standar keamanan.
Ia merujuk data dari Kepala Staf Presiden (KSP) Muhamad Qodari yang menyebut ada 8.549 dapur tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, hanya 34 dapur yang sudah memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Selain itu, dari 1.379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 423 yang punya SOP keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi yang benar-benar menerapkannya, yaitu 312 unit.
“Ini jelas kelalaian penyelenggara. Meski ada kendala SDM dalam pengawasan, itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas kasus keracunan massal,” kata Toto.
Toto juga mengingatkan potensi adanya pihak-pihak yang dengan sengaja merusak program MBG.
“Tinggal dilihat saja, siapa di lapangan yang memberi keleluasaan kepada vendor membangun dapur asal-asalan. Mungkin itulah orang-orang yang disebut bertangan jahil. Tujuannya jelas, merusak citra Presiden lewat program ini,” ungkapnya.
Toto mendesak agar siapa pun penyelenggara yang terbukti lalai atau tidak kompeten segera diganti demi menyelamatkan program mulia ini.
Komentar