Makassar, Trotoar.id — Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (14 Oktober 2025j diwarnai adu argumen antaranggota dewan.
Perdebatan itu muncul ketika Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, tidak hadir langsung dalam rapat yang membahas jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Sebagai gantinya, Gubernur diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi.
Ketidakhadiran Gubernur memicu interupsi dari anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, yang meminta pimpinan sidang menunda rapat. Ia menilai, seharusnya Gubernur hadir langsung untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi.
“Pimpinan, izin, jika bisa rapat paripurna ini ditunda, lantaran jawaban gubernur diwakili oleh Sekda,” ujar Kadir Halid di hadapan peserta sidang.
Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh rekan satu fraksinya, Andi Pattarai Amir, yang menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam tata tertib DPRD pasal 147 tidak melarang Gubernur atau wakil Gubernur untuk diwakilkan dalam penyampaian jawaban tersebut.
Menurutnya, kehadiran langsung Gubernur hanya diwajibkan dalam rapat paripurna yang bersifat pengambilan keputusan bersama atau penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Tata tertib sudah jelas tidak melarang jawaban gubernur diwakili. Jadi sebaiknya rapat paripurna tetap dilanjutkan, Pimpinan,” tegas Andi Patarai Amir.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi selaku pimpinan sidang akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rapat paripurna sesuai agenda yang telah dijadwalkan.
Rapat paripurna kemudian berlanjut dengan Sekda Jufri Rahman membacakan jawaban pemerintah provinsi atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Komentar