YOKOHAMA, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat konektivitas dan pelayanan publik bagi warga di wilayah kepulauan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan kehadirannya pada Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 untuk mendorong kolaborasi internasional yang dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan, khususnya di Kecamatan Sangkarrang.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Munafri menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT).
Pertemuan berlangsung di Tokyo, Jumat (28/11/2025), dan diterima langsung oleh Counsellor for Global Strategies, Minister’s Secretariat, YAO Mitsuhiro. Fokus pembahasan adalah peluang kerja sama dalam pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo.
Dalam sesi diskusi, Munafri menyampaikan berbagai tantangan utama yang dihadapi warga kepulauan, mulai dari akses transportasi laut, kondisi dermaga, hingga keterbatasan infrastruktur layanan dasar.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Jepang bukan sebatas agenda seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat kepulauan.
“Kami memiliki beberapa pulau yang selama ini butuh perhatian khusus. Ini membuka peluang kolaborasi dengan Jepang untuk membangun kepulauan sebagai bagian dari transformasi Smart City yang modern, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, pertemuan dengan MLIT menjadi pintu masuk penting untuk mempercepat pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo serta membuka peluang peningkatan akses bagi pulau-pulau lainnya di Makassar.
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Makassar untuk membangun wilayah kepulauan yang lebih modern, terpadu, dan mampu mendukung keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
Program Smart Island diharapkan menjadi model pengembangan pulau berkelanjutan berbasis teknologi, mulai dari transportasi, energi, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Lebih jauh, Munafri memaparkan bahwa kondisi ombak di perairan antar-pulau Makassar kerap mencapai 3–4 meter, sehingga menyulitkan mobilitas warga. Hal ini paling dirasakan oleh para pelajar yang harus menyeberangi laut setiap hari untuk bisa bersekolah.
“Beberapa pulau tidak memiliki sekolah, sehingga siswa dari pulau lain harus melintasi ombak menuju daratan atau pulau terdekat. Mereka membutuhkan perahu umum atau kapal yang mampu menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya,” jelas Munafri.
Ia juga mencontohkan realitas warga yang harus berpindah dari satu pulau ke daratan kota, kemudian melanjutkan perjalanan ke pulau lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Situasi tersebut menunjukkan perlunya sistem transportasi laut terpadu yang lebih aman, termasuk kapal penumpang antar-pulau dan fasilitas dermaga yang memadai.
“Ini yang sedang kami cari solusinya. Kami membutuhkan sarana transportasi dan penyeberangan yang lebih layak, kapal atau perahu yang dapat membantu mobilitas warga kepulauan,” ujarnya.
Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menghadirkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan kesenjangan layanan publik terus terjadi.
Saat ini, Kota Makassar memiliki sekitar 12 pulau berpenghuni dan menjadi destinasi strategis, yakni Pulau Langkai, Barrang Lompo, Samalona, Kodingareng Keke, Barrang Caddi, Lanjukkang, Lumu-lumu, Bone Tambung, Kodingareng, Lae-lae, Pulau Kayangan, serta Lae-lae.
Pemerintah berharap kolaborasi dengan Jepang dapat membuka jalan bagi pulau-pulau tersebut untuk naik kelas melalui layanan transportasi yang lebih aman dan infrastruktur yang lebih modern.
Komentar