MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan program kerja Pemerintah Kota Makassar secara terarah dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Pemkot Makassar itu mengangkat tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak”, yang menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa SAKIP tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif atau rutinitas birokrasi semata.
Ia menyebut, SAKIP merupakan instrumen strategis yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, implementasi SAKIP yang optimal akan mendorong terciptanya pemerintahan yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“SAKIP ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan pemerintahan tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menghasilkan output dan outcome yang berdampak,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan semata pada kualitas sistem yang dibangun.
Munafri mengingatkan, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diiringi dengan kesungguhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya di setiap perangkat daerah.
“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, tanpa komitmen yang kuat dalam menjalankannya, maka tidak akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut terdapat dua faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan implementasi SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen kuat dari seluruh jajaran dalam menjalankan program secara konsisten.
Ia pun meminta seluruh kepala SKPD untuk bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja di unit kerja masing-masing.
Menurutnya, tidak boleh lagi ada program atau kegiatan yang tidak memiliki kontribusi jelas terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
“Setiap program harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak mendukung pencapaian prioritas pembangunan,” tegasnya lagi.
Selain itu, Munafri juga menekankan pentingnya kesinambungan sistem dalam birokrasi, meskipun terjadi pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa sistem yang telah dibangun harus tetap dijaga, dilanjutkan, dan terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu.
“Boleh saja terjadi pergantian pejabat, tetapi sistem harus tetap berjalan dan terus diperkuat. Ini adalah proses berkelanjutan yang harus memberikan hasil nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong seluruh SKPD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Bappeda, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Bagian Organisasi.
Koordinasi tersebut dinilai penting guna memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Munafri mengakui bahwa dalam proses implementasi SAKIP akan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi teknis maupun adaptasi sistem.
Namun demikian, ia optimistis bahwa dengan komitmen, disiplin, dan kesungguhan seluruh perangkat daerah, kualitas implementasi SAKIP di Kota Makassar akan terus meningkat.
“SAKIP ini menjadi cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
Komentar