MAKASSAR, Trotoar.id — Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perumda Air Minum Makassar melakukan peninjauan langsung jaringan pipa air bersih di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (29/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan krisis air yang selama ini dikeluhkan warga di wilayah utara kota.
Permasalahan distribusi air bersih di kawasan utara Makassar telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi salah satu isu prioritas yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Makassar.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara DPRD dan manajemen baru Perumda Air Minum untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi secara menyeluruh titik permasalahan, baik dari sisi jaringan maupun kapasitas suplai air, sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
“Kita ingin memastikan ada solusi nyata untuk masyarakat utara. Setelah itu kita kaji di mana letak persoalannya, lalu kita dorong PDAM untuk membangun dan mengoptimalkan jaringan pipa,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Perumda Air Minum Makassar, Andi Syahrum Makkarudde, menyampaikan pihaknya tengah mengupayakan optimalisasi sumber air agar distribusi ke wilayah utara dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
Ia mengakui bahwa selama ini kendala utama terletak pada keterbatasan debit air yang disalurkan ke wilayah utara, sehingga pasokan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
“Kita ingin persoalan ini benar-benar tuntas, bukan sekadar menjadi solusi sementara. Selama ini suplai air ke utara memang belum mencukupi, dan ini yang sedang kita carikan alternatifnya,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Perumda akan memaksimalkan pemanfaatan pompa dari wilayah Panaikang.
Selain itu, pihaknya juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ketiga sebelum melanjutkan langkah teknis di lapangan.
Peninjauan di Jalan Urip Sumoharjo, lanjutnya, juga bertujuan memastikan bahwa jaringan pipa sebenarnya telah tersedia, namun distribusi air belum mengalir secara optimal ke kawasan utara.
Saat ini, terdapat tiga alternatif sumber suplai air yang tengah dikaji, yakni dari wilayah Somba Opu, Moncong Loe, dan Panaikang.
Pemilihan opsi terbaik akan mempertimbangkan efektivitas serta keterbatasan waktu pengerjaan.
“Kami menargetkan persoalan ini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan. Mudah-mudahan sebelum lima bulan sudah ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengingatkan agar pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan warga.
Ia menegaskan bahwa pihak ketiga memiliki tanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan distribusi air yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa solusi yang signifikan.
“Jangan hanya memikirkan keuntungan lalu mengorbankan warga utara. Mereka ditunjuk untuk membantu menyelesaikan persoalan PDAM yang sudah lebih dari 10 tahun,” tegasnya.
Basdir juga menyoroti ketimpangan distribusi air yang masih terjadi, di mana sejumlah kawasan dinilai mendapatkan pasokan berlebih, sementara warga di wilayah utara kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Menurutnya, jika jaringan pipa telah memadai, maka fokus utama harus diarahkan pada pemerataan suplai air agar seluruh masyarakat dapat merasakan layanan yang adil.
Komisi B DPRD Makassar, lanjutnya, akan segera memanggil pihak ketiga untuk dimintai komitmen dalam waktu dekat. DPRD bahkan membuka kemungkinan menghadirkan ahli hukum dalam pembahasan tersebut.
“Kalau tidak ada kejelasan dan komitmen, kita tidak segan melakukan evaluasi total terhadap kerja sama yang ada,” tutupnya.
Komentar