BARRU, Trotoar.id – Pelayanan pemerintahan yang baik harus dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, para lurah di Kabupaten Barru dituntut tidak hanya menjalankan administrasi dari balik meja, tetapi juga hadir langsung di tengah warga untuk mendengar keluhan dan mencari solusi atas berbagai persoalan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, saat melantik enam pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (11/9/2026).
Dalam arahannya, Andi Ina mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui tanggung jawab dan hasil kerja nyata.
“Jabatan ini adalah sebuah amanah dan bentuk kepercayaan penuh, sekaligus tanggung jawab besar kepada Allah SWT yang harus ditunaikan dengan kesungguhan hati,” tegasnya.
Perhatian khusus diberikan kepada pejabat yang mendapat tugas sebagai lurah. Menurut Andi Ina, kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan karena menjadi tempat pertama masyarakat berhadapan langsung dengan birokrasi.
Karena itu, seorang lurah harus mampu membangun komunikasi terbuka, memahami kebutuhan warga, serta memastikan setiap persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Ia tidak ingin kepemimpinan di tingkat kelurahan berjalan kaku dan hanya berorientasi pada urusan administrasi.
“Seorang lurah tidak akan bisa bekerja sendiri. Hilangkan ego, duduk bersama dan bangun wilayah dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.
Andi Ina juga mendorong para lurah memperkuat koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen di wilayah masing-masing. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban, mempercepat penyelesaian persoalan warga, dan menggerakkan pembangunan dari tingkat lingkungan.
Selain pelayanan langsung, para pejabat baru juga diminta mampu menerjemahkan berbagai program prioritas pemerintah menjadi kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, gerakan Rabu Bersih, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau.
Bupati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital harus terus dikembangkan untuk memangkas proses birokrasi yang panjang sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Sementara bagi pejabat yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketelitian administrasi menjadi perhatian tersendiri. Seluruh regulasi, laporan, dan dokumen kependudukan harus dikelola secara tertib, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, Andi Ina turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas. Setiap pejabat diminta bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
“Saya titip integritas. Tetaplah berkomitmen pada sumpah jabatan dan hindari segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang.
Adapun enam pejabat yang dilantik masing-masing Sukri sebagai Lurah Takkalasi, Syariadi sebagai Lurah Mangempang, Andi Kemal Muhaemin sebagai Lurah Coppo, Indriani sebagai Lurah Bojo Baru, Nurul Hilal Bahnar sebagai Kasubprogram pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Syahrida sebagai pejabat fungsional pada BKPSDM Kabupaten Barru.
Andi Ina juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat pelaksana tugas lurah sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, memahami tanggung jawab masing-masing, dan membangun pola kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pesan yang ingin ditekankan dalam pelantikan tersebut adalah bahwa keberhasilan birokrasi tidak semata diukur dari kelengkapan administrasi atau struktur organisasi, tetapi juga dari sejauh mana kehadiran pemerintah mampu menjawab persoalan masyarakat.
Bagi para lurah, ukuran pengabdian itu dimulai dari kesediaan membuka pintu komunikasi, turun ke lapangan, dan memastikan tidak ada warga yang merasa jauh dari pelayanan pemerintah.
Komentar