MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Makassar tidak hanya aktif ketika muncul persoalan ketenagakerjaan.
Appi justru mendorong forum yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja tersebut digelar secara rutin setiap bulan.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun secara berkala dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi konflik hubungan industrial.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Coffee Morning bersama LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Makassar di Hotel Ibis City Center, Jalan Maipa No. 8, Kamis (8/10/2026).
“Kalau kita lakukan pertemuan rutin setiap bulan, persoalan yang dihadapi para pekerja di dunia industri akan kita carikan solusi bersama,” ujar Munafri.
Ia bahkan mengibaratkan forum tersebut seperti arisan yang digelar secara berkala. Setiap persoalan yang muncul tidak dibiarkan menumpuk, tetapi dibawa ke meja perundingan untuk dicari jalan keluarnya.
“Dengan adanya duduk bersama pemangku kepentingan, persoalan di bulan ini insyaallah selesai di bulan depan. Begitu seterusnya,” tuturnya.
Bagi Appi, pola komunikasi tersebut penting untuk menjaga hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap kondusif. Setiap pertemuan, kata dia, juga harus menghasilkan konklusi atau kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti.
Terlebih, forum Tripartit akan menghadapi pembahasan berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk persoalan pengupahan. Appi menegaskan pemerintah harus mengambil posisi di tengah dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
“Di sinilah pemerintah harus benar-benar jeli memastikan posisi sebagai middle man antara pengusaha dan pekerja,” jelasnya.
Menurut Appi, pembahasan upah tidak bisa hanya melihat kepentingan salah satu pihak. Kebutuhan pekerja harus diperhatikan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Karena itu, pembahasan pengupahan di Makassar akan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Appi juga meminta seluruh unsur Tripartit responsif terhadap setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan. Ketika terdapat aturan baru, ia meminta pemerintah, pengusaha, dan pekerja segera duduk bersama untuk memahami dampaknya.
“Ketika ada informasi, ketika ada aturan-aturan yang muncul, saya berharap kita langsung duduk bersama-sama. Forum-forum inilah yang nanti melihat dari sudut pandang kita masing-masing untuk memastikan respons kita terhadap sebuah peraturan seperti apa,” katanya.
Di sisi lain, Appi mengaitkan hubungan industrial dengan pertumbuhan ekonomi Makassar. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar meningkat dari 6,61 persen pada kuartal pertama menjadi 7,04 persen pada kuartal kedua.
Namun, Appi mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik. Pertumbuhan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat, termasuk pekerja dan pelaku usaha.
“Kita tidak mau angka pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tidak memberikan dampak apa-apa terhadap masyarakat yang ada di kota ini. Pertumbuhan 7 persen ini harusnya berdampak benar-benar nyata,” tegasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari aktivitas yang saling berkaitan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Karena itu, ketiganya harus memiliki kesamaan gerak untuk menjaga momentum tersebut.
“Ketika ini bertumbuh dengan baik, berarti ada satu kesamaan gerak dan langkah antara Tripartit ini,” ungkapnya.
Appi menyadari mempertahankan pertumbuhan ekonomi bukan perkara mudah. Apalagi, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Karena itu, Makassar harus menjaga ritme pertumbuhan dengan memperkuat berbagai sektor pendukung, termasuk hubungan industrial yang sehat dan produktif.
“Bukan hal yang mudah untuk kita raih sampai ke sana, tapi kita harus mempersiapkan semua ini sehingga pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Kota Makassar harus kita jaga ritmenya,” katanya.
Appi menilai hubungan industrial yang baik akan membantu menjaga stabilitas aktivitas ekonomi. Ketika pemerintah, pengusaha, dan pekerja terbiasa menyelesaikan persoalan melalui dialog, potensi konflik dapat ditangani lebih awal.
“Ketika kita duduk bersama hari ini, saya berharap ada persoalan yang bisa kita selesaikan, bisa kita sepakati secara bersama,” imbuhnya.
“Kita memastikan bahwa persoalan-persoalan ini diselesaikan dengan cara bersama dengan dasar-dasar pemikiran yang sama,” sambung Ketua IKA FH Unhas tersebut.
